Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) didampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (kiri), dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penyidikan kasus penembakan Brigadir J di Mabes Polr | ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Nasional

06 Aug 2022, 03:45 WIB

Personel Polri ‘Bermasalah’ Memungkinkan Dipidana

Pemeriksaan uji balistik kembali ditunda hingga pekan depan.

JAKARTA—Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memeriksa 25 anggotanya yang terkait kode etik. Sebab mereka diduga menghalangi proses penyidikan dalam kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo. 

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai tak menutup kemungkinan bahwa ke-25 polisi ‘bermasalah’ itu menjalani proses pidana. "Jika ada dugaan tindak pidana, maka mereka yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses pidana," kata Poengky kepada wartawan, Jumat (5/8). 

Poengky juga sepakat jika ke-25 anggota polisi tersebut dimutasi. Sebab, mereka diduga terlibat dalam perusakan dan penghilangan barang bukti kasus meninggalnya Brigadir J. "Dugaan tindakan menghalangi proses penyidikan mengakibatkan terhambatnya proses lidik sidik kasus ini," ujar Poengky. 

Selain itu, Poengky menegaskan tindakan ke-25 orang polisi itu sudah merusak citra Korps Bhayangkara. Ia menjamin Kompolnas bakal mengawal penuntasan kasus ini. "(Mereka) mencoreng profesionalitas, kemandirian dan nama baik Polri. Kompolnas optimistis ketegasan Bapak Kapolri akan memperlancar proses penyidikan kasus ini. Kompolnas akan terus mengawal proses penyidikan kasus ini dan memastikan Polri profesional dan mandiri," tegas Poengky. 

photo
Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana polisi tembak polisi di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Bahkan, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri memecat 25 personel Polri yang terlibat dalam perusakan dan penghilangan barang bukti kasus meninggalnya Brigadir J. Langkah ini dinilai penting menurut IPW demi menjaga marwah Korps Bhayangkara. "Ini merupakan bersih-bersih pimpinan Polri terhadap 'tangan-tangan kotor' yang mencoreng institusi Polri," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Jumat. 

Diketahui, 25 personel Polri yang diperiksa terdiri dari tiga perwira tinggi (pati), lima personel berpangkat kombes polisi, tiga personel berpangkat AKBP, dua personel berpangkat kompol, tujuh personel perwira pertama (pama), serta lima personel bintara dan tamtama. Sugeng sepakat bahwa ke-25 polisi itu pantas diperiksa secara etik dan bila perlu diproses secara pidana. Kemudian mereka juga bisa diganjar sanksi pemecatan.

"IPW meminta Tim Khusus Internal bentukan Kapolri yang terdiri anggota Polri senior dan peraih Adhi Makayasa untuk menerapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri tersebut. Sebab, mereka telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas," ujar Sugeng.

Pemeriksaan

Terpisah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali menunda agenda pemeriksaan uji balistik dari tim Puslabfor Polri terkait kasus kematian Brigadir J. Komnas HAM kemudian menggali keterangan dari tim siber Polri.

Pemeriksaan uji balistik ditunda hingga pekan depan. Puslabfor Polri beralasan ada perkembangan kasus Brigadir J yang menyebabkan pemeriksaan uji balistik belum bisa dilakukan.

Meski gagal mendalami soal uji balistik, Komnas HAM mendapatkan keterangan dari tim siber Polri pada Jumat (5/8). Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyebut tim siber masih menganalisa sebagian ponsel yang diperoleh terkait kematian Brigadir J. "Sampai sejauh ini tim siber sudah mengumpulkan 15 ponsel. 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisis," ujar Beka, Jumat (5/8). 

photo
Ayah mendiang Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Samuel Hutabarat (tengah) bersama Persatuan Marga Hutabarat dan Hutabarat Lawyers memberikan keterangan usai melakukan audiensi dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/8/2022). - (Prayogi/Republika.)

Selain itu, Beka menyampaikan Komnas HAM sudah ditunjukkan dokumen administrasi penyelidikan. Hal itu menurutnya penting sebagai bahan kajian Komnas HAM sebelum mencapai kesimpulan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, adanya sejumlah pihak di internal Polri yang berusaha merekayasa dan berupaya membuat ‘gelap’ pengungkapan, penyelidikan, dan penyidikan insiden di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.

Personel ‘bermasalah’ tersebut, kata Kapolri, berasal dari Divisi Propam, Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel), dan beberapa personel dari Polda Metro Jaya. Ada juga dari satuan Bareskrim Mabes Polri.

“Di mana 25 personel ini, kita (Irsus) periksa atas ketidakprofesionalannya dalam pengungkapan, penyelidikan, dan penyidikan, juga pada saat penanganan olah TKP (tempat kejadian perkara),” kata Jenderal Sigit dalam konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8).


×