Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). | ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

Nasional

29 Jun 2022, 03:45 WIB

RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

Komposisi ASN di tiga provinsi baru, yakni 80 persen orang asli Papua (OAP).

JAKARTA -- Sembilan fraksi DPR, DPD, dan pemerintah sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Selatan, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan. Keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (30/6) besok. 

"Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita setuju dengan tiga rancangan undang-undang ini? Sekali lagi apakah kita setuju terhadap tiga rancangan undang-undang ini?" tanya Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam pengambilan keputusan tingkat I, Selasa (28/6).

Pertanyaan Doli dijawab setuju oleh anggota Komisi II, pemerintah, dan DPD. “Terakhir setelah kita semua bisa menyetujui tiga RUU ini, termasuk di  dalamnya adalah peta wilayah terkait materi yang tidak bisa terpisahkan," ujar Doli.

Doli menambahkan, pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan juga akan mempengaruhi jumlah kursi DPR. Karena itu, Komisi II membuat pasal khusus yang berkaitan dengan UU Pemilu untuk mengatur kursi DPR dalam tiga RUU tersebut.

"Jadi ada satu pasal khusus di dalam tata peralihan itu yang menjelaskan setelah ini nanti harus ada pembicaraan mengenai pembentukan DPR RI, kemudian DPD RI. Termasuk DPRD Provinsi dan daerah-daerah pemilihannya dan itu semua berkaitan dengan yang berkaitan dengan (Undang-Undang Nomor 7) Tahun 2017," ujar Doli

Doli mengatakan, DPR dan pemerintah akan membicarakan hal tersebut usai ketiga RUU disahkan menjadi undang-undang. Opsinya, yakni merevisi UU Pemilu atau meminta presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

photo
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) bersama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.)

"Selepas masa reses masa sidang berikutnya baru kita akan bicarakan kepada pemerintah," ujar Doli.

Salah satu hal yang ditetapkan adalah ibu kota dari ketiga provinsi tersebut. Ibu kota Provinsi Papua Selatan akan berkedudukan di Kabupaten Merauke. 

Ibu kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya. Ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire.

Hal yang juga diatur dalam tiga RUU tentang provinsi baru Papua tersebut, yakni pengisian aparatur sipil negara (ASN). ASN untuk tiga provinsi tersebut memiliki komposisi 80 persen orang asli Papua (OAP) dan 20 persen bukan OAP. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ad interim Mahfud MD mengatakan, berdasarkan penghitungan, ada kebutuhan 46 ribu ASN di daerah pemekaran. Pemenuhan formasi ASN di tiga provinsi baru itu diisi dari formasi OAP yang tersebar di kementerian/lembaga serta provinsi se-Jawa. 

Selain itu, ASN dapat diisi dengan cara mengalihkan ASN dari daerah induk, yakni Papua, ke daerah pemekaran. Mahfud menambahkan, apabila diperlukan maka dapat dilakukan pemenuhan alokasi formasi baru.

Pasal 21 ayat 1 tiga rancangan itu juga mengatur tentang afirmasi bagi OAP untuk mengisi ASN. Ada empat jalur penerimaan, yakni CPNS menjadi PNS, PPPK menjadi CPNS, dan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS atau PPPK.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo yang mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi II atas pembahasan RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan. John mengatakan, pemerintah optimistis bahwa ketiga RUU akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan OAP dan mengakselerasi pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Mendekatkan pelayanan, khususnya di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan," ujar John.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU DOB Papua DPR Junimart Girsang mengatakan, setidaknya ada empat tujuan utama dari pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) baru Papua. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Kedua, mewujudkan keadilan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. "Tiga, pengakuan dan pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Junimart.

photo
Polisi menyemprotkan air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). - (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemekaran tiga provinsi Papua diharapkan menjadi langkah pembangunan yang lebih nyata. Ia menjelaskan, pemerintah disebut telah menghitung kebutuhan anggaran untuk proses pemekaran tersebut.

"Kita dalam hal ini dari sisi pemerintah telah menghitung, dari sisi kebutuhan anggarannya nanti di dalam rangka pemekaran ini, ketiga provinsi yang baru. Tentu kalau dari transfer keuangan dan dana desa itu dibagi berdasarkan provinsi induknya dulu," ujar Sri usai pengambilan keputusan tingkat I terhadap tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (28/6).

Terkait kebutuhan vertikal di ketiga provinsi tersebut, seperti pembangunan kantor pengadilan dan kepolisian akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. "Itu nanti akan jadi anggaran tambahan yang perlu untuk disediakan," ujar Sri.

"Tapi yang paling penting spiritnya hari ini adalah untuk bisa mencapai kemajuan yang nyata dari berbagai kabupaten/kota di Papua. Sehingga dengan adanya pemecahan, spend of control dan scope pengawasannya menjadi jauh lebih manageable," sambungnya.

 

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib pekan lalu menilai, proses pemekaran wilayah Papua terkesan terburu-buru. "Pemekaran ini dengan cara-cara terburu-buru seperti ini," ujar Timotius dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR pada Rabu (22/6/2022) malam.

 

Menurut Murib, hingga saat ini ada kesenjangan antara keinginan pemerintah dan mayoritas akar rumput yang menolak DOB di Papua. Dia berharap, pemerintah dan DPR bersabar dalam pengesahan tiga RUU Pembentukan Provinsi di Papua.

Pasalnya, pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Timotius berharap, DPR dan pemerintah mau menunggu dasar hukum pemekaran Papua itu diputus oleh hakim. "Sangat elok dan terhormat kalau pemerintah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi," kata dia.


Habibie dan Ekonomi RI

Presiden BJ Habibie menorehkan tinta emas perubahan struktural pemerintah saat situasi sulit.

SELENGKAPNYA

Penanganan PMK Dianggarkan Rp 4,6 Triliun

Anggaran PMK dimasukkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

SELENGKAPNYA

ES Kembali Jadi Tersangka Korupsi di Garuda

Penetapan tersangka kelanjutan dari penyidikan kasus yang merugikan negara Rp 8,8 triliun.

SELENGKAPNYA
×