Dokter dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menyiapkan dosis vaksin PMK saat Vaksinasi PMK Hewan Ternak di Desa Jati Kesuma, Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (27/6/2022). Pemerintah Provinisi Sumatera Utara me | ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/rwa.

Kabar Utama

28 Jun 2022, 03:50 WIB

Penanganan PMK Dianggarkan Rp 4,6 Triliun

Anggaran PMK dimasukkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

JAKARTA – Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 4,66 triliun untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Anggaran tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo. Alokasi terbesar anggaran PMK akan digunakan untuk pengadaan vaksinasi sebanyak 43,66 juta dosis.

“Anggaran Rp 4,6 triliun ini sudah diputuskan di Kemenko Perekonomian dan sudah disetujui di rapat internal Presiden. Selanjutnya akan ditinjau dan dievaluasi oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu yang baru berlangsung besok (hari ini—Red), Selasa,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR, Senin (27/6).

Kasdi menjelaskan, awalnya kebutuhan anggaran penanganan PMK yang diajukan sebanyak Rp 4,4 triliun. Namun, dinaikkan menjadi Rp 4,66 triliun setelah melakukan pembahasan bersama Kementerian Koordinator Perekonomian. Adapun anggaran PMK akan dimasukkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2022.

photo
Dokter dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara bersiap menyuntikkan vaksin kepada hewan ternak sapi saat Vaksinasi PMK Hewan Ternak di Desa Jati Kesuma, Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (27/6/2022). - (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/rwa.)

Dari total anggaran tersebut, alokasi pendanaan khusus pengadaan vaksin sebanyak Rp 2,8 triliun yang dinilai cukup untuk 43,66 juta dosis. “Ini untuk total dua kali vaksin ditambah vaksin booster (dosis ketiga),” katanya.

Dengan kata lain, jangkauan vaksinasi PMK dengan target jumlah dosis itu akan menyasar 14 juta ekor ternak dari perkiraan populasi nasional 18 juta ekor.

Selain pengadaan vaksin, Kementan juga mengalokasikan pengadaan vitamin dan obat-obatan ternak sebanyak 3,3 juta dosis, disinfektan 313 kilogram, serta rantai dingin untuk kebutuhan distribusi vaksin dari anggaran tersebut. Kasdi melanjutkan, anggaran PMK juga akan digunakan untuk kebutuhan operasional vaksinasi yang diperkirakan menelan dana Rp 866 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk dua kali vaksin tahun ini dan satu booster pada tahun depan.

Selain itu, untuk kebutuhan pendataan, penandaan, advokasi, serta edukasi penanganan PMK, dana yang dianggarkan sebesar Rp 570 miliar. Kementan juga menyiapkan dana bantuan penggantian ternak yang mati karena PMK dengan nilai Rp 10 juta per ekor.

“Terakhir, kebutuhan dana untuk pendataan di Badan Karantina Pertanian yang nilainya Rp 159 miliar. Anggaran-anggaran ini adalah perincian dari yang dirumuskan sebesar Rp 4,66 triliun,” ujar dia.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ditjen PKH Kementan RI (ditjen_pkh)

Sementara itu, Kementan telah memulai program vaksinasi menggunakan vaksin impor asal Prancis yang telah tersedia sebanyak 810 ribu dosis dari total pemesanan 3 juta dosis. Pengadaan vaksin tersebut menggunakan anggaran refocusing internal Kementan yang diperoleh sebanyak Rp 180 miliar.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengatakan, sekitar 640 ribu dosis vaksin sudah terdistribusi ke berbagai wilayah target. Ia berharap vaksin selesai disuntikkan paling lambat 7 Juli 2022 mendatang.

Per Senin (27/6), total sudah ada 274.837 ternak yang terjangkit PMK. Sebanyak 88.664 ekor di antaranya dinyatakan sembuh dan sisanya masih dalam perawatan. Sementara itu, 1.674 ekor mati dan 2.655 ekor dipotong paksa.

Wakil Ketua Komisi IV Budi Satrio Djiwandono meminta Kementan mengejar penyelesaian evaluasi pengajuan anggaran PMK di Kementerian Keuangan. Pasalnya, respons pemerintah terlalu lama, padahal PMK telah dinyatakan masuk ke Indonesia sejak dua bulan lalu.

Budi mengingatkan, masyarakat peternak sangat membutuhkan kepastian dari pemerintah dalam penanganan PMK. “Tolong dikejar, ini terlalu lama. Sudah dua bulan masih abu-abu, jujur saja. Ini sudah jauh terlambat. Jangan menunggu-nunggu. Kami minta tolong dilanjutkan,” katanya.

Impor daging beku

Importasi daging kerbau beku dari India tetap dilanjutkan, bahkan dipercepat meski terdapat serangan PMK yang baru mewabah di Indonesia. India saat ini menjadi salah satu negara yang belum dinyatakan bebas PMK.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, dari total penugasan pemerintah untuk mengimpor 100 ribu ton daging kerbau, hingga kini telah terealisasi 48.412 ton. “Ini untuk kebutuhan. Karena ada PMK, kami lakukan percepatan-percepatan (impor) dagingnya,” kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat yang sama.

Budi memastikan daging beku yang dikirim ke Indonesia sehat dan bebas dari PMK. Eksportir daging India yang dipilih oleh Bulog juga merupakan perusahaan yang sudah mengekspor daging kerbau India ke 70 negara di dunia.


ES Kembali Jadi Tersangka Korupsi di Garuda

Penetapan tersangka kelanjutan dari penyidikan kasus yang merugikan negara Rp 8,8 triliun.

SELENGKAPNYA

Pemprov DKI Cabut Izin Seluruh Outlet Holywings

Pemprov DKI mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta.

SELENGKAPNYA

Indonesia Tayib

Mereka tak segan menyapa dengan memanggil “Haji Indonesia? Tayib.

SELENGKAPNYA
×