Ketua DPR Puan Maharani (lima Kanan), Mendagri Tito Karnavian (empat kiri), Ketua KPU Hasyim Asyari (lima kiri) dan Para Anggota KPU saat peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (14/6/2022). | Prayogi/Republika.

Teraju

22 Jun 2022, 09:00 WIB

Pemilu 2024 Sudah Dimulai

Masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 75 hari.

OLEH HARUN HUSEIN

Sirine meraung-raung di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum, Selasa malam, 14 Juni lalu. Huruf dan angka digital, tertera menyolok di dekat puncak gedung Komisi Pemilihan Umum. Di sana tertulis: “610 hari menuju pemungutan suara Pemilu 2024”.

Pemilu sudah dimulai? Ya. Raungan sirene itu berasal dari seremoni peluncuran tahapan pemilu. Angka yang menyala itu adalah starting point-nya. Angka berformat seven segment, itu, akan terus melakukan hitung mundur (countdown), sampai puncak perhelatan pesta demokrasi: pemungutan suara.

Launching tahapan pemilu malam itu, menjawab keraguan tentang penundaan pemilu yang sempat bikin gaduh. Lebih dari sekadar seremoni, acara itu tak ubahnya sebuah garis demarkasi terhadap wacana penundaan pemilu. Suka atau tidak, hari-hari pemilu sudah bergulir. The show must go on.

Pemilihan tanggal 14 Juni 2022 sebagai titik start, bukanlah sesuatu yang random. Launching 14 Juni tersebut adalah wajib hukumnya. Karena, UU No 7/2017, Pasal 167 ayat (6), menyatakan: “Tahapan Penyelenggaraan Pemilu… dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.”

Waktu dua puluh bulan tersebut ditarik dari ujung, sejak tanggal pemungutan suara (pencoblosan) 14 Februari 2024 --yang lebih dulu disepakati pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemlu. Direntangkan sampai ke pangkal, bertemulah kemudian dengan 14 Juni 2022.

Dikonversi ke dalam satuan waktu yang lebih kecil, dua puluh bulan itu setara dengan 610 hari, seperti yang terlihat pada malam peluncuran. Dan, seiring habisnya angka itu, elite di negeri --mulai dari presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD--  akan mengalami sirkulasi.

Tak dihadiri Presiden

Peluncuran tahapan pemilu tersebut, menurut rencana, akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Hal itu sudah disampaikannya kepada pimpinan KPU yang menemuinya di Istana Merdeka, 30 Juni lalu. Namun, karena satu dan lain hal, Presiden tidak jadi menghadiri acara tersebut.

photo
Ketua DPR Puan Maharani (lima kiri), Mendagri Tito Karnavian (empat kanan), Ketua KPU Hasyim Asyari (lima kanan) dan Para Anggota KPU berfoto di atas panggung saat peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (14/6/2022). - (Prayogi/Republika. )

Pejabat tinggi negara yang datang antara lain Ketua DPR, Puan Maharani, dan , Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Selain itu, acara seremonial tersebut dihadiri pimpinan Bawaslu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta petinggi partai politik yang ancang-ancang menjadi peserta Pemilu 2024.

Presiden, seperti disampaikan dalam sambutan Mendagri Tito Karnavian, meminta penyelenggaraan pemilu --juga pemilihan kepala daerah (pilkada)-- terus diperbaiki, dengan belajar dari pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya. Presiden antara lain meminta KPU memperbaiki kualitas data/daftar pemilih, verifikasi partai politik, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, hingga rekapitulasi hasil pemilu.

Presiden, lanjut Tito, juga meminta masalah yang terjadi pada Pemilu 2019, berupa wafatnya ratusan petugas pemilu di lapangan, tidak terulang. “Presiden mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis, yang dapat menjadi masalah politis yang memengaruhi kualitas pemilu,” kata Tito.

Selain itu, pemerintah meminta KPU memanfaatkan teknologi informasi, terutama dalam kampanye, untuk mengurangi mobilisasi massa. Dia mencontohkan, kampanye dengan teknologi informasi, pernah menjadi tumpuan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, yang digelar di tengah pandemi covid-19. Tito menilai cara tersebut terbukti efektif.

photo
Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). - (Prayogi/Republika.)

Kemajuan teknologi informasi, juga telah memungkinkan acara launching malam itu disaksikan secara massal dan langsung di seluruh Indonesia, baik melalui aplikasi zoom, maupun live streaming. Di kantor-kantor KPU daerah, para penyelenggara pemilu provinsi dan kabupaten/kota, memasang layar besar, dan nonton bareng (nobar).

Wajar belaka mereka harap-harap cemas. Karena, tak seperti perhelatan-perhelatan sebelumnya, Pemilu 2024 mendatang akan memberi mereka beban jauh lebih besar, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebab, sembari melaksanakan tahapan Pemilu Serentak 2024, mereka sekaligus akan mengerjakan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Pilkada 2024 merupakan pilkada terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Karena, seluruh daerah di Indonesia --yang terdiri atas 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota-- akan menggelar pilkada. Tak ada yang dikecualikan.

Dan, pemungutan suara pilkada tersebut dijadwalkan pertengahan November 2024. Sehingga,  tahapan pilkada tersebut, kelak akan berlilitan dengan tahapan pemilu, dan membuat beban penyelengga pemilu/pilkada menjadi berlipat ganda.

Sekadar informasi, pada pemilu-pemilu sebelumnya, tahun pemilu tak pernah dicampurkan dengan pilkada. Bahkan, setahun sebelum pemilu, semua jadwal pilkada dikosongkan, agar semua pihak bisa berkonsentrasi menghadapi pemilu. Namun, kali ini, semuanya disatukan dalam satu tahun.

Penundaan pemilu

Betapapun, Ketua DPR, Puan Maharani, mensyukuri peluncuran tahapan pemilu tersebut. Menurutnya, peluncuran itu telah menutup ruang wacana dan upaya penundaan pemilu, yang sempat dikhawatirkan banyak kalangan.

“Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ulur. Jelas dari awal, sesuai UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” kata Puan saat memberikan sambutan di acara peluncuran tahapan pemilu, seperti dikutip situs resmi DPR.

Tapi, Puan mengingatkan agar pemilu tidak menjadi arena pertempuran politik yang melahirkan perpecahan. Dia mengingatkan, atmosfer Pemilu 2024 lalu, telah diwarnai berbagai peristiwa yang mengarah pada polarisasi tidak sehat antar anak bangsa.

photo
Ketua DPR Puan Maharani berjalan usai menyampaikan sambutan dalam Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/6/2022). - ( ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)

“Tahun 1955, Presiden Soekarno pernah memberi pesan kepada kita. ‘Pemilihan Umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang dapat memecah belah bangsa Indonesia’,” katanya.

Karena itu, Puan meminta kepada para aktor politik, untuk berpemilu sesuai prinsip-prinsip demokrasi. “Sebagai Ketua DPR saya mengimbau kepada segenap elemen bangsa untuk mengembalikan hakikat dan jati diri pemilu sebagai instrumen demokrasi, yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu adalah arena kompetisi, bukan pertempuran,” tandasnya.

PKPU Tahapan Pemilu

Lalu, bagaimana dengan persiapan yang dilakukan KPU? Pada 9 Juni lalu, atau lima hari sebelum acara peluncuran tahapan Pemilu 2024, KPU akhirnya menetapkan regulasi paling mendasar untuk penyelenggaraan pemilu. Yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam PKPU tersebut, KPU membagi tahapan pemilu menjadi sebelas bagian besar (lihat: Sebelas Tahapan Pemilu 2024). Tahapan itu dimulai perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Tahapan diakhiri dengan pelantikan presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.

Alhasil, tahapan Pemilu 2024 bakal berlangsung selama 28 bulan. Yaitu, sejak 14 Februari 2022, sampai dengan 20 Oktober 2024, saat presiden dan wakil presiden baru dilantik. Durasi 28 bulan tersebut tak berubah, kendati pemilu presiden (pilpres) kelak berlangsung dua putaran. Karena, pilpres putaran kedua sudah tercakup di dalamnya.

Dalam hal terjadi pilpres putaran kedua, ada lima tahapan yang disisipkan. Pertama, kembali melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kedua, memberi kesempatan kampanye kepada capres-cawapres yang masuk putaran kedua. Ketiga, masa tenang. Keempat, pemungutan dan penghitungan suara. Kelima, penetapan hasil pemilu.

Masa kampanye

Tapi, ada yang berubah cukup drastis dalam Pemilu 2024 mendatang, yaitu masa kampanye yang lebih pendek, hanya 75 hari, atau dua bulan tiga belas hari. Berdasarkan PKPU No 3/2022, masa kampanye dimulai Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Sabtu, 10 Februari 2024.

Titik awal kampanye Pemilu 2024 sama belaka dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yaitu, dimulai tiga hari setelah penetapan capres-cawapres, caleg DPR, caleg DPD, caleg DPRD provinsi, dan caleg DPRD kabupaten/kota. Penetapan para calon tersebut dijadwalkan 25 November 2023.

Sekadar perbandingan, masa kampanye Pemilu 2019 lalu berlangsung sampai enam bulan. Kampanye dibuka 20 September 2018, dan ditutup 13 April 2019. Bahkan, pada Pemilu 2014, masa kampanye lebih berlipat lagi, mencapai 16 bulan. Kampanye dibuka pada 11 Januari 2013, dan ditutup pada 5 April 2024.

Memendeknya masa kampanye dalam Pemilu 2024, merupakan konsekuensi dari dimajukannya hari pencoblosan. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, pemungutan suara dilaksanakan bulan April. Sedangkan, hari pemungutan suara Pemilu 2024 dimajukan menjadi pertengahan Februari, atau memendek dua bulan.


Lobster dan Mafia

Penyelundupan benih bening lobster masih berlangsung karena pelaku utamanya belum tertangkap.

SELENGKAPNYA

Mengawal Penerapan Pajak Karbon

Beban pajak karbon akhirnya diteruskan produsen ke konsumen.

SELENGKAPNYA

Wira-wiri Petugas di Bir Ali

Jamaah laki-laki siap dengan dua lembar kain ihram masing-masing.

SELENGKAPNYA
×