Pedagang memperlihatkan cabai merah di Pasar Botania, Batam, Kepulauan Riau, Senin (13/6/2022). Harga jual beberapa jenis cabai di daerah tersebut mengalami kenaikan belakangan. | ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/nz

Opini

15 Jun 2022, 03:45 WIB

Inflasi dalam Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, perlu menjaga inflasi di bawah ambang batas.

TASMILAH, Statistisi pada BPS Kota Malang

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi pascapandemi ini, Indonesia dan dunia dihadapkan pada ancaman inflasi tinggi. Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 sebesar 5,01 persen.

Bidang ketenagakerjaan, juga menunjukkan sinyal positif, yaitu terdapat penyerapan tenaga kerja baru hingga 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Namun, capaian tersebut sedikit terancam keberlanjutannya karena tekanan inflasi global yang tengah terjadi saat ini. Bahkan, IMF harus menaikkan proyeksi inflasi global pada 2022, dan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen.

Demikian juga, Bank Dunia yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,1 persen menjadi 2,9 persen.

 

 
Inflasi di Indonesia pada Mei 2020 (year on year) sebesar 3,55 persen, dengan inflasi paling tinggi pada komponen makanan/minuman dan energi. Inflasi tahunan ini merupakan yang tertinggi sejak Desember 2017.
 
 

Pada Mei 2022 Inflasi (yoy) di negara mitra dagang Indonesia seperti AS sebesar 8,6 persen, Brasil 12,1 persen, India 7,8 persen, Uni Eropa 8,1 persen, dan Cina 2,1 persen. Bahkan, salah satu negara G-20 ada yang mengalami inflasi hingga di atas 70 persen, yaitu Turki.

Inflasi global berasal dari lonjakan harga komoditas pangan dan energi di dunia. Beberapa komoditas seperti minyak mentah mengalami peningkatan 64,28 persen dibanding pada tahun sebelumnya, gas alam meningkat 350,61 persen, CPO meningkat 56,09 persen.

Selain itu, gandum meningkat 76,29 persen, kedelai meningkat 20,71 persen, dan jagung meningkat 29,80 persen. Di antara komoditas tersebut, merupakan barang yang diimpor Indonesia sehingga akan berdampak pada kenaikan harga barang dalam negeri.

Inflasi di Indonesia pada Mei 2020 (year on year) sebesar 3,55 persen, dengan inflasi paling tinggi pada komponen makanan/minuman dan energi. Inflasi tahunan ini merupakan yang tertinggi sejak Desember 2017.

Kenaikan harga bahan makanan dalam setahun terakhir 5,93 persen dan komponen energi sebesar 4,18 persen. Inflasi Indonesia yang relatif masih terkendali ini tidak lepas dari upaya pemerintah mempertahankan harga jual energi, agar tidak mengalami kenaikan.

 

 
Dalam penelitian empiris terbaru menunjukkan, terdapat hubungan yang tidak linier antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 
 
 

 

Harga jual energi bersubsidi, seperti Pertalite dan LPG 3 kg saat ini berada jauh di bawah harga ekonomi. Untuk menutup selisih harga tersebut, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi demi menjaga inflasi tetap stabil di tengah pemulihan ekonomi.

Dalam penelitian empiris terbaru menunjukkan, terdapat hubungan yang tidak linier antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang berada di bawah ambang batas 4,64 persen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, tingkat inflasi di atas ambang batas 4,64 persen akan berpengaruh negatif (Aziz, 2016). Hal ini berarti untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil maka perlu menjaga inflasi berada di bawah ambang batas.

Tidak heran jika kemudian pemerintah berusaha sekuat tenaga menjaga inflasi berada dalam batas moderat, dengan meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi, terutama untuk komoditas energi yang saat ini mengalami peningkatan harga secara global.

 
Yang menjadi kekhawatiran selanjutnya apabila tekanan inflasi global ini tidak kunjung mereda, sedangkan kemampuan APBN sebagai shock absorber memiliki keterbatasan. 
 
 

Langkah pemerintah melakukan automatic adjustment terhadap anggaran di kementerian/lembaga ini sebagai antisipasi jika diperlukan tambahan dana untuk keperluan subsidi ataupun perlindungan sosial.

Yang menjadi kekhawatiran selanjutnya apabila tekanan inflasi global ini tidak kunjung mereda, sedangkan kemampuan APBN sebagai shock absorber memiliki keterbatasan. Menjadi sebuah dilema manakala pemerintah hendak menyesuaikan harga jual BBM dan LPG bersubsidi sesuai dengan harga ekonomi.

Kenaikan harga BBM dan gas akan berdampak pada harga komoditas lainnya, karena BBM dan gas ini menjadi salah satu komponen biaya produksi.

Tarif transportasi yang meningkat akan memicu kenaikan harga barang, demikian juga tarif listrik dan harga gas yang meningkat akan memicu kenaikan biaya produksi. Efek berganda inilah yang kemudian akan memicu kenaikan harga barang secara umum.

Sebagai contoh, penyesuaian harga BBM bersubsidi pada 2013 dan 2014, memicu inflasi nasional 2013 hingga 8,38 persen dan inflasi tahun 2014 sebesar 8,36 persen.

 
Kenaikan harga BBM dan gas akan berdampak pada harga komoditas lainnya, karena BBM dan gas ini menjadi salah satu komponen biaya produksi.
 
 

Hasilnya, pada dua tahun tersebut pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, bahkan pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 860 ribu orang, yang salah satunya disebabkan inflasi yang cukup tinggi dalam enam bulan sebelumnya.

Di tengah pendapatan penduduk yang belum sepenuhnya pulih saat ini, kenaikan harga barang akan berdampak pada daya beli penduduk. Risikonya, penduduk miskin dan hampir miskin akan semakin meningkat.

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak cukup mampu mengompensasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum.

Pada kenyataannya, pengeluaran untuk bensin dan listrik menduduki pengeluaran terbesar kedua dan ketiga untuk komoditas nonmakanan setelah pengeluaran perumahan (perkiraan sewa rumah sendiri).

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk bensin sebesar Rp 51.312 dan untuk listrik Rp  37.032. Sedangkan pengeluaran untuk LPG sebesar Rp 12.679 per kapita per bulan.

 
Secara makro, menurunnya daya beli penduduk ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, mengingat 53,65 persen PDB Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga.
 
 

Secara makro, menurunnya daya beli penduduk ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, mengingat 53,65 persen PDB Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga.

Adapun menurut sisi produksi, menurunnya daya beli akan berdampak pada penurunan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya berimbas pada produksi. Produksi yang menurun akan berakibat pada menurunnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Padahal, di tengah pemulihan ekonomi saat ini, sangat diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk menyerap 8,4 juta orang penganggur di Indonesia, dan untuk mendorong transisi 78,14 juta tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal.

Menjaga inflasi agar tetap terkendali menjadi keharusan untuk mempertahankan daya beli penduduk, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi.


Elegi untuk Eril

Manusia bukan sekadar makhluk berakal, sekaligus makhluk emosional dan spiritual.

SELENGKAPNYA

Buya Syafii, Penyubur Peradaban

Rasa geram Buya Syafii juga ditunjukkan saat penguasa, elite politik, dan aktor bisnis merampok negeri dengan cara apa pun.

SELENGKAPNYA

Momentum Kenalkan Wisata Candi

Pembatasan pengunjung yang naik ke Candi Borobudur sebaiknya dilakukan secara bertahap.

SELENGKAPNYA
×