Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri) berfoto bersama saat melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). | Republika/Thoudy Badai

Teraju

26 May 2022, 03:55 WIB

Habis Presiden Tiga Periode, Terbitlah Koalisi Kaki Tiga

Manuver koalisi kaki tiga memberi peluang munculnya tiga pasang capres-cawapres dalam Pemilu 2024.

OLEH HARUN HUSEIN

Partai Golkar dan PAN, terus melakukan manuver politik. Sebelumnya kedua partai tersebut membentuk trio --bersama PKB-- untuk mengusulkan presiden tiga periode. Setelah usulan itu gembos, kini kedua partai tersebut tiba-tiba membentuk trio baru --kali ini menggandeng PPP-- untuk membentuk koalisi pencapresan. Namanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang oleh media kerap disebut sebagai koalisi kaki tiga.

Koalisi-koalisian dalam konstelasi politik Indonesia, memang merupakan sebuah keniscayaan dalam politik Indonesia. Karena, Indonesia menganut sistem kepartaian majemuk yang membuat suara dan kursi terfragmentasi, sementara syarat pencalonan presiden-wapresnya (presidential threshold) terbilang berat. Yaitu, harus meraih minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah dalam Pemilu DPR sebelumnya (Pemilu 2019).

Syarat berat itu tertulis dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, yang berbunyi: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

photo
Suara dan Kursi parpol yang Berhak Mencalonkan Capres-Cawapres pada 2024 - (KPU)

Lalu, apakah koalisi tiga kaki ini berpeluang mengusulkan capres-cawapres? Di atas kertas, koalisi ini memiliki modal 33 juta suara atau setara dengan 23,67 persen. Namun, itu belum cukup, sebab syaratnya adalah 25 persen suara. Meski demikian, koalisi ini masih bisa maju dengan modal lainnya, yaitu jumlah kursi DPR. Total kursi ketiga partai ini adalah 148, atau setara dengan 25,74 persen dari total 575 kursi DPR. Sudah surplus lima persen!

Orkestrasi Istana?

Tapi, mengapa partai-partai yang ada dalam pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin itu tiba-tiba membentuk koalisi baru, padahal, pemilu masih dua tahun lagi? Apakah munculnya koalisi baru ini merupakan pertanda telah retaknya Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang merupakan koalisi partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amien?

Bagi KIM, persoalannya memang bisa serius. Sebab, KIB digalang oleh Partai Golkar, yang merupakan salah satu partai besar pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Partai Golkar adalah pemilik kursi nomor dua terbesar setelah PDIP. Selain itu, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, adalah salah seorang menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Tepatnya, dia adalah menteri koordinator bidang perekonomian.

photo
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menggelar pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (12/5). - (Nawir Arsyad Akbar/Republika)

Jika Golkar dan PPP sampai keluar dari Istana –dengan ongkos reshuffle menteri dari Golkar dan PPP, misalnya-- dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin di parlemen bisa melemah, karena kehilangan 167 kursi. Dari semula 427 kursi atau 74,25 persen dari total 575 kursi DPR, menjadi 323 kursi atau 56,17 persen.

Dalam berbagai keterangannya, para politisi partai pembentuk KIB menyatakan mereka justru ingin mengamankan posisi KIM sampai berakhir masa baktinya pada 2024 mendatang, sekaligus mempersiapkan pencapresan dalam Pemilu 2024. Namun, partai-partai lain dalam KIM, ternyata tidak terlalu menyambut baik koalisi itu. Politisi PDIP, PKB, dan Nasdem, mencibirnya sebagai koalisi gimmick belaka, koalisi prematur, bahkan koalisi dagang sapi.

Lalu, benarkah terjadi keretakan? Pengamat politik Hendri Satrio, memiliki pembacaan lain atas fenomena itu. Dia menilai terjadi perpecahan, tapi dalam bentuk lain. Sebab, seperti halnya penggalangan presiden tiga periode, Hendri menilai koalisi kaki tiga juga diorkestrasi oleh Istana.

Lalu, apa tujuannya? Dia menduga, Jokowi ingin mengamankan jalan pencapresan Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah. Dia blak-blakan menyebut koalisi kaki tiga itu sebagai KPG: Koalisi Pendukung Ganjar.

Ganjar memang disebut-sebut sebagai calon presiden dari PDIP, dan masuk radar sejumlah survei, selain Puan Maharani. Tapi, berbagai survei mendapati Ganjar jauh lebih bersinar ketimbang Puan, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nama Ganjar Pranowo selalu menempati tiga teratas dalam survei capres, bersama Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

photo
Survei Nasional Populi Center - (Populi Center)

Hal itu seperti ditunjukkan dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 26 April lalu. Dalam survei ini, Ganjar bahkan menempati posisi puncak, dengan elektabilitas 26,7 persen, disusul Prabowo Subianto (23,9 persen), Anies Baswedan (19,4 persen).

Ketiganya bersaing ketat dengan elektabilitas mencapai dua digit. Sedangkan capres-capres lainnya, terpaut cukup jauh, karena hanya memiliki elektabilitas satu digit, termasuk Puan Maharani yang elektabilitasnya hanya 1,1 persen.

Setelah Ganjar, Prabowo, dan Anies, posisi berikutnya ditempati Ridwan Kamil (3,5 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (3,2 persen), Sandiaga Uno (2,4 persen), Erick Thohir (2,4 persen), Khofifah Indar Parawansa (1,9 persen), Tri Rismaharini (1,3 persen), Puan Maharani (1,1 persen), Mahfud Md (0,7 persen), Airlangga Hartarto (0,5 persen), Muhaimin Iskandar (0,5 persen), Sri Mulyani Indrawati( 0,4 persen), Gatot Nurmantyo (0,4 persen). Bambang Soesatyo (0,3 persen). Ahmad Syaikhu (0,0 persen), Suharso Monoarfa (0,0 persen), Zulkifli Hasan (0,0 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak jawab/tidak tahu (10.1 persen).

Persoalannya, seberapa besar pun elektabilitas Ganjar, dia bisa kehabisan peluang jika partai asalnya, PDIP, tidak memberinya jalan. Apalagi, Ganjar akan lancang melangkahi Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP, dan kini telah menduduki posisi puncak di pemerintahan, yaitu ketua DPR. Dan, tanda-tanda itu sudah mulai terlihat, dari tidak diundangnya Ganjar dalam sejumlah perhelatan PDIP di Jawa Tengah, oleh para pengurus Partai Banteng. Dan, di sinilah peran koalisi kaki tiga, untuk memberi kaki kepada Ganjar.

Lalu, akan seperti apa skenarionya? Dengan siapa kelak Ganjar akan berpasangan? Ada spekulasi, Ganjar akan diduetkan dengan Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat. Dan, tanda-tanda itu mulai terlihat.

Pertengahan Mei lalu, Ridwan Kamil menyambangi kediaman Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Pertemuan itu terang-terangan menyebut membahas soal pencapresan dan KIB yang baru dideklarasikan. Spekulasi lainnya, Ganjar akan berpasangan dengan Airlangga Hartarto.

photo
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat tiba di kawasan Menteng untuk melakukan pertemuan politik bersama Ketua Umum Partai Golkar dan PPP di Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

Skenario tiga capres?

Jika pembentukan KIB itu merupakan sinyal bahwa Istana mulai menempuh jalan berbeda dengan PDIP, maka Pemilu 2024 mendatang berpeluang memunculkan tiga pasang capres-cawapres. PDIP, jelas akan mengusung capres-cawapres sendiri. Karena, PDIP merupakan satu-satunya partai politik peserta Pemilu 2019, yang mampu melampaui parliamentary threshold. PDIP meraih 22,26 persen kursi.

Tapi, apakah Puan akan jadi capres atau cukup menjadi cawapres? Berbagai lembaga survei mendapati elektabilitas Puan lebih terdongkrak sebagai cawapres, ketimbang capres. Berbagai survei mempatkan pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani, sebagai pasangan dengan elektabilitas cukup tinggi, dan berpeluang menang.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 21 April lalu, misalnya, menemukan elektabilitas Prabowo-Puan mencapai 41 persen. Prabowo-Puan mengalahkan pasangan Anies-AHY yang dipilih 37,9 persen responden. Namun, belum ada pemenang mutlak, karena swing voters-nya masih besar, mencapai 21 persen.

Jika PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra, ditambah PKB, maka koalisi ini akan jauh melampaui ambang batas pencapresan. Koalisi ini memiliki 41,59 persen suara sah, dan 45,91 persen kursi.

Pasangan Prabowo-Puan, merupakan pasangan dengan chemistry nasionalis-nasionalis dengan elektabilitas tinggi, meski melanggar pakem nasionalis-Islam yang menjadi pakem politik Indonesia. Persoalannya, apakah PDIP akan rela hanya mengusung cawapres dan bukan capres?

Adapun potensi koalisi ketiga yang bakal terbentuk, adalah Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jika digabungkan, suara ketiga partai ini sudah mencapai 25,03 persen, sedangkan kursinya 28,35 persen. Angka itu lebih dari cukup untuk mengusung capres-cawapres. Dan, koalisi ketiga ini, sejak lama disebut-sebut berpeluang mengusung Anies-AHY, atau Anies dengan nama lainnya.

Betapapun, munculnya tiga pasang capres-cawapres ini, bisa jadi merupakan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Karena memberi pilihan lebih banyak kepada pemilih, di tengah tirani presidential threshold, dan alternatif di tengah muramnya pembelahan politik di Indonesia.

Aturan Main Pencalonan Presiden

Siapa yang berhak mencalonkan presiden-wapres dalam Pemilu 2024 mendatang? Bagaimana caranya? Soal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Mulai dari pencalonanannya yang mesti sepasang, ambang batas pencalonannya (presidential threshold), hingga koalisi partai yang mencalonkannya. Berikut penjelasannya dalam Pasal 221 sampai dengan 225 UU Pemilu:

Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

photo
Suasana jalannya sidang pembacaan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/4/2022). Dalam sidang tersebut MK menolak tiga gugatan permohonan uji materil terkait presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. - (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.)

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal 223

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.

(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

photo
Warga memakai topeng bergambar peserta Pilpres 2019, Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto (kanan) saat aksi Rukun Agawe Santoso pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Solo, Jawa Tengah, Ahad (13/10/2019). - (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Pasal 224

(1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas:

a. kesepakatan antar-Partai Politik;

b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pasal 225

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.


Mempersiapkan Kota Ramah Lansia

Salah satu bentuk peradaban kota bagaimana memperlakukan warga lansia dengan penuh kasih sayang.

SELENGKAPNYA

Pesan Spiritual Ujian

Setiap kita pasti pernah mengalami ujian, dengan kadar dan bentuk yang berbeda.

SELENGKAPNYA

Kini, Pabrik Gandum di Gaza Hadapi Krisis

Panen tahunan hampir tak memenuhi permintaan di Gaza dengan populasi 2,3 juta orang.

SELENGKAPNYA
×