Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan personel kepolisian di depan Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/4/2022). Dalam aksinya mereka menuntut stabilitas harga bahan pokok dan menolak penundaan pemilu. | ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.

Teraju

10 Apr 2022, 06:00 WIB

Jokowi: Setop Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden!

Survei menunjukkan rakyat menolak usul elite politik yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

OLEH NURUL S HAMAMI

Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, Presiden Jokowi akhirnya berkata tegas terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sedang diembannya. Dia meminta semua jajarannya di Kabinet berhenti mengangkat-angkat lagi isu tersebut yang sudah bergulir sejak tiga bulan lalu.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan (penundaan Pemilu 2024, Red.), urusan perpanjangan (jabatan presiden, Red.)," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4) pekan lalu. Pernyataan ini disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, sehari setelahnya.

Penegasan Jokowi ini tentu saja menyenangkan hati. Sebab, sudah agak lama juga isu tersebut mengaduk-aduk emosi masyarakat luas yang tak ingin konstitusi negara dengan gampangnya diperlakukan semaunya oleh para petualang politik. Bukan tidak mungkin akan menyulut perpecahan di masyarakat bila wacana tersebut terus dipaksakan untuk diwujudkan.

Tepat pula Presiden menegaskan hal tersebut kepada para pembantunya di Kabinet. Sebab, isu tersebut justru digulirkan dan didukung oleh beberapa menteri di Kabinet. Masyarakat juga sudah tahu siapa sebetulnya menteri-menteri yang dimaksud oleh Jokowi tersebut.

Pernyataan Jokowi itu juga merupakan sinyal bagi ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya untuk tidak lagi memainkan isu tersebut ke tengah masyarakat. Tanpa harus memanggil ketua-ketua umum partai pendukung pemerintahm seharusnya para ketua umum itu sudah paham dengan apa yang diamui oleh Presiden Jokowi. Siapa-siapa saja ketua-ketua umum parpol pendukung pemerintah yang menggulirkan isu tersebut, masyarakat luas juga sudah mengetahuinya.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah pernah mengatakan agar semua pihak menaati konstitusi terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan jabatan presiden boleh tiga periode. "Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," katanya di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3) dua pekan lalu.

Mendengar suara rakyat

Dua pernyataan Presiden Jokowi yang sangat berdekatan harinya itu dapat ditangkap sebagai penegasan bahwa dia meminta semua warga negara mematuhi konstitusi yang mengamanatkan jabatan presiden maksimal dua periode saja. Ini juga pertanda dari dia bahwa isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatannya tak perlu “digoreng-goreng” lagi, karena aturannya sudah jelas di konstitusi negara.

photo
Aksi Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR di Jakarta (19/5/1998), untuk melengserkan Presiden Soeharto. Pembatasan masa jabatan presiden adalah salah satu amanat Reformasi kala itu. - (DOKREP)

Para pencetus ide perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan perubahan masa jabatan presiden dari maksimal dua periode menjadi tiga periode, mestinya berpikir terkait semangat diamendemennya masa jabatan presiden pascareformasi politik 1998. Semangatnya tak lain agar periode jabatan presiden menjadi tidak tak terbatas, sehingga menihilkan tendensi kekuasaan yang seumur hidup dan munculnya kediktatoran. Jangan ada angan-angan ingin kembali ke era sebelum Reformasi.

Pernyataan Jokowi juga dapat dimaknai sebagai sikapnya yang mendengar suara rakyat. Mengacu pada hasil survei publik yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen, rakyat menyikapi usul elite politik yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan satu kata: menolak!

Di survei-survei tersebut rakyat memang mengaku puas dengan kinerja Jokowi. Namun, bukan berarti mereka juga menyetujui bila jabatan Jokowi diperpanjang lewat pemilu yang ditunda ataupun membiarkan Jokowi menjabat tiga periode melalui amendemen UUD.

Survei mutakhir yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) mengonfirmasi 73 persen responden menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan. Bandingkan, hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah. Itu pun hanya 5 persen dari total populasi yang menginginkan lebih dari dua periode untuk masing-masing 5 tahun, selebihnya malah menginginkan satu periode saja untuk 5, 8, atau 10 tahun.

"Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di masyarakat. Hanya sekitar 5 persen warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal dua periode saja ," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam siaran pers hasil survei “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu” Jumat (1/4).

Survei ini dilakukan pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.027 atau 84 persen. 

Responden inilah yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara tatap muka dilakukan pada 13-20 Maret 2022.

Dijelaskan Deni, pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua periode ini konsisten dalam tiga kali survey SMRC (Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022).

Mayoritas atau 78,9 persen responden menilai pemilu mendatang harus tetap dilaksanakan pada 2024, meskipun pandemi Covid-19 belum tentu akan berakhir dalam waktu dekat. Sedangkan, responden yang ingin pemilu ditunda hingga 2027 karena pandemi hanya 13,2 persen.

Pendapat warga yang mayoritas menginginkan pemilu mendatang tetap diadakan pada 2024 ini konsisten dalam dua kali survei (September 2021 dan Maret 2022). Pada umumnya, 79,8 persen warga menilai pemilu tetap dilaksanakan pada 2024, meski keadaan ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum pulih.

Sebulan sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut mayoritas warga menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan ekonomi atau pandemi Covid-19.

Dalam hasil survei LSI yang disiarkan di Jakarta, Kamis (3/3/2022), responden setuju pemilihan umum tetap harus digelar pada 2024 sebagaimana diatur oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 68-71 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden sehingga Presiden Jokowi harus mengakhiri kepemimpinannya pada 2024 sesuai aturan konstitusi.

photo
Warga melintas di depan aksi para mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di depan gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (5/4/2022). Aksi itu menolak kenaikan BBM dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan pemiu. - (Edi Yusuf/Republika)

LSI menggelar survei terkait sikap publik terhadap wacana tunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden pada 25 Februari 2022-1 Maret 2022. Sebanyak 1.197 responden yang berhasil diwawancara oleh LSI dalam periode survei merupakan bagian dari 296.982 orang yang telah menjadi sumber jajak pendapat LSI selama 3 tahun terakhir. Tingkat toleransi kesalahan (margin error) hasil survei sebesar 2,89 persen. Para responden yang diwawancara mewakili 71 persen populasi warga yang punya hak pilih.

Lebih lanjut Djayadi menjelaskan, hasil survei menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Djayadi, seperti dikutip Antara, menerangkan responden yang prodemokrasi dan propembangunan ekonomi punya kesamaan pandangan soal wacana menunda Pemilu 2024. Mayoritas responden dari dua kelompok itu menolak wacana tunda Pemilu 2024.

“Berdasarkan temuan survei ini, maka penundaan pemilu ditolak oleh mayoritas warga, khususnya yang tahu dengan wacana tersebut. Meskipun saat ini banyak warga yang belum tahu, namun mereka juga besar penolakannya jika diberi pilihan tersebut.”

Artinya, lanjut Djayadi, semakin gencar wacana penundaan disuarakan oleh elite politik, maka semakin banyak warga yang tahu, dan akan semakin kuat pula penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. LSI menyarankan para elite politik mengakhiri wacana dan polemik menunda Pemilu 2024.

Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilakukan pada 12-24 Februari 2022 di 34 provinsi menemukan, sebanyak 68,1 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apa pun. 

Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry, dalam rilis pada Kamis (3/3/2022), menyebutkan hanya 20,5 persen responden yang mengaku setuju dan sebanyak 11,4 persen menjawab tidak tahu aatau tidak dapat memberikan tanggapan.

Dari temuan survei tersebut, LSN menggarisbawahi meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, namun sebagian besar dari mereka menentang ide penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Bagi mayoritas publik, dari temuan LSN, keberhasilan Jokowi dalam memimpin negeri ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melanggar konstitusi, mencederai amanat reformasi dan semangat demokrasi. Selain itu, publik justru berharap nama Jokowi yang berhasil memimpin negeri ini dalam dua periode tidak dirusak oleh ide-ide liar yang mungkin dapat memicu munculnya kekacauan baru.

Dikatakan Gema, mayoritas publik berharap Pemilu 2024 tetap terlaksana dan Jokowi dapat mengakhiri kekuasaannya dengan mulus. Sebelumnya, mayoritas publik yakni 70,4 persen mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi.

Hasil survey-survei tersebut mengindikasikan rakyat memang menginginkan sirkulasi di pucuk kepemimpinan negara berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Tak ada alasan untuk melanggar konstitusi dan menunda pemilu yang sudah diamanatkan berjalan lima tahun sekali.

Intinya, kekuasaan politik itu harus dibatasi. Ini agar penguasa tidak korup dan sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. 


'Raja' Tumbang karena Hama

Kopi Indonesia pernah merajai pasar dunia di masa lalu. Menyerah karena karat daun.

SELENGKAPNYA

Anak Memberikan Nafkah untuk Orang Tua, Wajibkah?

Bagaimana hukumnya jika anak memberikan nafkah kepada orang tua, apakah wajib?

SELENGKAPNYA

Awal Mula Muslim Indonesia Menunaikan Shalat di Tanah Lapang

Comite Lebaran berhasil mendapat izin mengadakan shalat di Tanah Lapang Singa.

SELENGKAPNYA
×