Sunarsip | Daan Yahya | Republika

Analisis

07 Mar 2022, 03:45 WIB

Rusia Versus Ukraina, Harga Energi, dan Fiskal Kita

Dalam situasi saat ini, ada baiknya bila dikaji penerapan pajak ekspor atau kenaikan tarif royalti minerba secara progresif.

OLEH SUNARSIP

Perang Rusia dengan Ukraina menimbulkan kekhawatiran meluasnya eskalasi konflik. Terutama, setelah melihat Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa (UE) mulai “terlibat” dalam konflik tersebut. 

AS dan Inggris telah menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Rusia meskipun masih terbatas. Sanksi diberikan karena AS dan Inggris menilai Rusia melakukan agresi ke Ukraina. Meluasnya eskalasi konflik juga mendorong kekhawatiran pelaku pasar keuangan ataupun komoditas.

Kekhawatiran meluasnya dampak perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi Indonesia juga mulai muncul. Kekhawatiran tak berasal dari jalur (channel) perdagangan dan investasi, tapi disebabkan oleh faktor sentimen negatif di pasar keuangan dan komoditas.

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina tidak terlalu besar. Rusia dan Ukraina bukan negara mitra dagang utama Indonesia. Ekspor dan impor Rusia hanya menduduki peringkat ke-23 dari total ekspor Indonesia, sedangkan Ukraina jauh di bawah, yaitu peringkat di atas ke-40.

 
Kekhawatiran tak berasal dari jalur (channel) perdagangan dan investasi, tapi disebabkan oleh faktor sentimen negatif di pasar keuangan dan komoditas.
 
 

Namun, Rusia adalah negara yang memiliki pengaruh relatif besar di Eropa dan negara-negara lain yang berkepentingan mencari “sekutu” di luar AS. Rusia adalah salah satu pemasok energi utama bagi Eropa, terutama gas pipa. 

Embargo ekonomi ke Rusia dapat memengaruhi perekonomian UE karena terbatasnya pasokan minyak dan gas. Sekitar 20 persen sumber energi utama UE berasal dari impor Rusia. Keputusan UE yang cenderung mendukung Ukraina dikhawatirkan dapat berdampak pada ketahanan energi UE, yang pada akhirnya berdampak pada harga energi.

Konflik Rusia-Ukraina ini menimbulkan dampak terhadap pasar keuangan dan terutama pasar komoditas. Pasar keuangan Indonesia juga mengalami koreksi, meskipun relatif kecil. Yang paling terdampak adalah pasar komoditas energi (minyak, gas, dan batu bara). Harga migas terlihat sangat cepat merespons perang Rusia-Ukraina. 

Pada 4 Maret 2022, harga minyak brent di pasar spot mencapai 118,11 dolar AS per barel, meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan posisi akhir Februari yang 97,97 dolar AS per barel. Sedangkan harga gas naik menjadi 5,02 dolar AS per mmbtu meningkat lebih dari 14 persen dibandingkan posisi akhir Februari sebesar 4,40 dolar AS per mmbtu.

Harga batu bara juga terkerek naik. Bahkan, kenaikan harga batu bara jauh lebih cepat dibandingkan harga migas. Pada 4 Maret 2022, harga batu bara Australia 418,75 dolar AS per ton, meningkat lebih dari 50 persen ketimbang posisi akhir Februari 274,0 dolar AS per ton. 

 
Kenaikan harga energi ini akan memengaruhi berbagai sektor yang terkait dengan ketiga sumber energi tersebut: minyak, gas, dan batu bara.
 
 

Peningkatan harga batu bara sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum krisis Rusia-Ukraina, antara lain, dimulai dari krisis energi di Inggris, lalu di Cina sejak awal tahun lalu. Konflik Rusia-Ukraina justru menjadi faktor penambah bagi penyebab kenaikan harga batu bara dan semakin menyulitkan untuk membuat harga batu bara turun.

Kenaikan harga energi ini akan memengaruhi berbagai sektor yang terkait dengan ketiga sumber energi tersebut: minyak, gas, dan batu bara. Dari sisi fiskal, kenaikan harga energi akan berdampak terhadap APBN.

Kenaikan harga minyak diperkirakan, berpotensi memberikan dampak negatif terhadap APBN. Ini mengingat, Indonesia sudah tidak menjadi net exporter minyak sejak 2004. Kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan biaya impor untuk pengadaan BBM kita. Di sisi lain, realisasi harga minyak (ICP) saat ini melampaui asumsi pada APBN 2022.

Sebelum 2015, BBM bersubsidi relatif mendominasi dalam komposisi penggunaan BBM di dalam negeri. Setiap terjadi kenaikan harga minyak selalu meningkatkan risiko fiskal akibat tingginya subsidi BBM.

Sejak 2015, besaran subsidi BBM mulai berkurang seiring dengan penurunan harga minyak saat itu. Rendahnya harga minyak saat itu dimanfaatkan pula sebagai momentum memperluas penggunaan BBM nonsubsidi. Kini, porsi BBM bersubsidi sudah jauh berkurang. Dampak kenaikan harga minyak terhadap risiko fiskal yang berasal subsidi BBM pun semakin dapat dikurangi.

 
Sejak APBN 2008, pemerintah selalu melakukan analisis sensitivitas untuk menghitung dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap postur APBN.
 
 

Namun, berkurangnya risiko fiskal tidak serta-merta mengurangi risiko fiskal yang muncul akibat kenaikan harga minyak. Ini mengingat, sejak 2017 muncul beban baru yang ditanggung APBN terkait pengadaan energi, yaitu “Dana Kompensasi”. 

Dana Kompensasi ini muncul untuk mengganti kerugian yang dialami BUMN energi akibat tidak dapat melakukan kenaikan tarif atau harga secara otomatis (automatization tariff/price adjustment (AT/PA) atas pengadaan jenis-jenis energi nonsubsidi: BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan listrik nonsubsidi.

Sejak APBN 2008, pemerintah selalu melakukan analisis sensitivitas untuk menghitung dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap postur APBN. Sebagai ilustrasi, pada 2008, Kemenkeu pernah membuat analisis sensitivitas untuk menghitung dampak kenaikan harga minyak saat itu.

Dengan menggunakan asumsi yang sesuai APBN 2008, yaitu (i) lifting minyak 1,034 juta barel per hari dan (ii) kurs Rp 9.100 per dolar AS, ternyata kenaikan ICP di atas 100 dolar AS saat itu justru menyebabkan pos migas (pendapat dan belanja) pada APBN negatif. Artinya, penerimaan APBN dari migas (pajak dan nonpajak) lebih rendah dibandingkan belanja APBN, yang terkait dengan migas (seperti dana bagi hasil dan subsidi).

Sejak 2007, pemerintah mencanangkan penggunaan LPG bersubsidi untuk mengurangi penggunaan minyak tanah. Implikasi kebijakan ini, subsidi BBM memang berkurang. Namun dalam perkembangannya, subsidi LPG terus meningkat dan membebani APBN seiring meningkatnya impor LPG dan tingginya harga gas.

 
Dalam situasi saat ini, ada baiknya bila dikaji penerapan pajak ekspor atau kenaikan tarif royalti minerba secara progresif. 
 
 

Pada APBN 2022, asumsi makro yang dipakai adalah (i) ICP 63 dolar AS per barel, (ii) lifting 703 ribu bph (realisasi tahun lalu 662 ribu bph), dan (iii) kurs Rp 14.350 per dolar AS. Analisis sensitivitas yang digunakan pada APBN 2002 memperlihatkan dampak langsung kenaikan ICP masih positif terhadap APBN. 

Yang jadi pertanyaan: pada level berapa kenaikan ICP tetap positif bagi APBN di tengah harga minyak yang kini tinggi, di sisi lain tren lifting cenderung turun.

Kenaikan harga migas juga diikuti kenaikan harga batu bara. Kenaikan tersebut terjadi karena batu bara memiliki sifat substitusi bagi migas (terutama gas). Sejumlah analisis mengatakan, kenaikan harga batu bara akan berdampak positif bagi APBN berupa kenaikan penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak (PNBP).

Saya berpendapat, analisis ini dapat terjadi bila kebijakan harga DMO batu bara untuk kelistrikan 70 dolar AS per ton dijalankan konsisten. Ini mengingat, bila PLN membeli batu bara pada harga pasar, beban PLN akan meningkat. Peningkatan beban PLN akan meningkatkan pula subsidi dan dana kompensasi yang harus dibayar APBN, bila PLN tidak dapat melakukan penyesuaian tarif listrik. 

Prediksi saya, bila PLN membeli harga batu bara katakanlah di harga 100 dolar AS per ton,  tambahan penerimaan negara yang diperoleh dari kenaikan harga batu bara tidak sebanding dengan beban subsidi dan dana kompensasi yang harus ditanggung APBN.

Dalam situasi saat ini, ada baiknya bila dikaji penerapan pajak ekspor atau kenaikan tarif royalti minerba secara progresif. Tujuannya, meningkatkan keadilan dalam proporsi pembagian keuntungan antara negara dan produsen minerba, di tengah harga komoditas yang saat ini tinggi. 

Kenaikan proporsi keuntungan bagi negara ini selanjutnya digunakan untuk menjaga ketahanan bagi pengadaan kebutuhan energi di dalam negeri, baik BBM, LPG, maupun kelistrikan. 


IMF: Dampak Perang Rusia-Ukraina Sangat Serius

Hingga saat ini, perundingan Rusia dan Ukraina belum membuahkan hasil kesepakatan.

SELENGKAPNYA

Antara Invasi Irak ke Kuwait dan Rusia ke Ukrania

Dengan invasi Rusia ke Ukrania, ingatan banyak orang kembali ke peristiwa global bernama Perang Dingin.

SELENGKAPNYA
×