Warga turun ke jalan di Ouagadougou, Burkina Faso, pada 25 Januari 2022 guna mendukung junta militer yang menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis. | AP Photo/Sophie Garcia

Fokus Internasional

02 Feb 2022, 03:45 WIB

Perjalanan 'Sabuk Kudeta' Afrika

Konflik, kekerasan, dan kudeta memang bukan hal baru bagi subkawasan Afrika.

OLEH LINTAR SATRIA

Militer Burkina Faso menggulingkan Presiden Roch Kabore, 24 Januari. Militer mengatakan, mereka menahan Kabore, menangguhkan konstitusi, membubarkan pemerintahan dan majelis nasional serta menutup perbatasan. Tentara mengatakan, memburuknya situasi keamanan adalah akibat Kabore gagal menyatukan negara itu.

Burkina Faso tak sendirian. Beberapa bulan terakhir militer di negara-negara Afrika Barat seperti Chad, Mali, dan Guinea, menggulingkan pemerintahan yang sah. Konflik, kekerasan, dan kudeta memang bukan hal baru bagi subkawasan yang terdiri dari 16 negara; Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo.

Pada 2014, peneliti hubungan internasional Nancy Annan dalam artikel Violent Conflicts and Civil Strife in West Africa: Causes, Challenges and Prospects di jurnal Stability menulis, "Afrika Barat sudah dicengkram kekerasan dan konflik selama puluhan tahun. Tapi konflik periode 1980-an dan 1990-an mulai mengganggu stabilitas banyak perekonomian."

photo
Para pengungsi di kamp pengungsian Kaya, Burkina Faso pada 2019. Negara tersebut dilanda instabilitas beberapa waktu belakangan. (AP Photo/Sylvain Cherkaoui) - (AP)

Pada periode itu secara hampir bersamaan Liberia, Pantai Gading, Sierra Leone, dan Guinea-Bissau mengalami konflik bersenjata. Perang sipil Liberia pertama terjadi pada Desember 1989 ketika pemberontak National Patriotic Front of Liberia (NPFL) yang dipimpin Charles Taylor menggulingkan pemerintahan Presiden Samuel Doe yang otoriter dan represif.

Pada 1996, dengan dukungan Economic Community of West African States Monitoring Group (ECOMOG), kekerasan berhasil diredam. Pada 1997 Taylor mengalahkan Doe dalam pemilu.

Tapi karena ketegangan etnis, korupsi, dan kemiskinan, Liberia kembali terjerembab dalam perang sipil kedua pada 1999. Perjanjian Damai Komprehensif akhirnya ditandatangani 2003. Perjanjian itu mendorong stabilitas dan perdamaian cukup lama di Liberia.

Setelah perang sipil berakhir, muncul laporan mengenai tingginya angka pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pengrusakan infrastruktur dasar. Diperkirakan sekitar 21 ribu anak-anak dijadikan tentara dan dimobilisasi ke medan tempur.

Pada 2009, Liberian Truth and Reconciliation Commission (TRC) melaporkan, perang yang berlangsung 14 tahun itu menewaskan sekitar 250 ribu orang. Perang juga memaksa satu juta lainnya mengungsi.

photo
Muslim menjalankan shalat Id pada 2018 di Monrovia, Liberia. EPA-EFE/AHMED JALLANZO - (EPA)

Pada 1991, kekerasan juga meledak di negara tetangganya Sierra Leone. Konflik sipil itu didorong kudeta Revolutionary United Front (RUF) yang dipimpin Foday Sankoh terhadap Presiden Joseph Saidu Momoh.

Konflik di Sierra Leone baru dinyatakan berakhir pada 2002. Kekerasan yang dipicu korupsi, inkompetensi pemerintah, ketidakadilan sosial dan rusaknya institusi demokrasi tersebut menewaskan 50 ribu orang dan menghancurkan infrastruktur dan layanan sosial dasar.

Guinea-Bissau dan Pantai Gading juga mengalami konflik sipil pada 1998 dan 2002. Perang yang pecah pada 7 Juni 1998 mendorong negara itu menuju kekerasan sipil.

Perang 11 bulan yang berakhir 7 Mei 1999 tersebut dipimpin Brigadir Ansumane Mane. Ia dituduh menyebabkan penyelundupan senjata di negara tetangga yaitu Senegal, melakukan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan dalam konflik itu juga menewaskan ribuan orang dan mendorong Guinea-Bissau ke jurang kemiskinan. 

Pantai Gading yang pernah menjadi kuda hitam perekonomian Afrika juga mengalami konflik. Di picu perpecahan etnik-agama dan identitas yang mengakar serta eksklusivitas politik, kekerasan sipil akhirnya meledak pada September 2002. Beberapa inisiatif perdamaian gagal mengatasi konflik hingga ditandatanganinya perjanjian damai Ouagadougou pada 2007.

photo
Polisi berjalan melintasi barikade yang dibakar di jalan menuju rumah mantan presiden Henri Konan Bedie, di Abidjan, Pantai Gading selepas pemilu 2020 lalu. (AP Photo/Leo Correa) - (AP/Leo Correa)

Pada 2015, peneliti Bank Dunia yakni Alexandre Marc, Neelam Verjee, dan Stephen Mogaka menulis laporan yang berjudul "The Challenge of Stability and Security in West Africa". Menurut mereka, berbagai bentuk kekerasan di Afrika Barat tumpang tindih membentuk lanskap konflik yang saling terhubung dan bermutasi di seluruh kawasan.

Perpecahan disebabkan banyak faktor seperti perbedaan etnik, agama, budaya, dan bahasa. Di satu negara terdapat begitu banyak etnik dan bahasa. Lalu timbul persepsi ketimpangan, marjinalisasi, eksklusi dan lain-lain.

Kekerasan yang terjadi antara 1980-an dan 1990-an berbeda dari periode sebelumnya. Ketika negara-negara Afrika Barat mulai merdeka dari koloni. Dari Ghana 1957 sampai Tanjung Verde tahun 1975.

Marc, Verjee, dan Mogaka, menulis, kekerasan pada periode 1980-an hingga 1990-an mendorong negara-negara subkawasan itu meningkatkan upaya untuk menjaga stabilitas. Namun, mereka gagal.

Dalam 18 bulan terakhir, pemimpin militer di Mali, Chad, Guinea, Sudan dan yang terbaru, Burkina Faso menggulingkan pemerintah terpilih. Kudeta terakhir menegaskan kembali kawasan Afrika Barat dan Tengah sebagai "sabuk kudeta" di Afrika. 

photo
Pengunjuk rasa membawa poster menuntut mundurnya Presiden Ibrahim Boubacar Keita dalam unjuk rasa di Bamako, Mali, pada 2020 lalu. (AP Photo/Baba Ahmed) - (Baba Ahmed/AP)

Pada Agustus 2020, sekelompok kolonel militer Mali merebut kekuasaan dengan menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keita. Atas tekanan negara-negara tetangga, junta sepakat menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil sementara yang bertugas untuk mengawasi masa transisi selama 18 bulan sebelum pemilihan umum (pemilu) pada Februari 2022.

Tapi perselisihan kembali mencuat. Blok negara-negara Afrika Barat, ECOWAS meresponsnya dengan sanksi tegas seperti menutup perbatasan negara anggotanya dengan Mali.

Sementara itu angkatan bersenjata Chad merebut kekuasaan setelah Presiden Idriss Deby tewas terbunuh. Berdasarkan undang-undang Chad, seharusnya ketua parlemen yang menjadi presiden sementara.

Namun, dewan militer membubarkan parlemen dengan alasan demi memastikan stabilitas. Putra Deby yakni, Jenderal Mahamat Idriss Deby ditunjuk sebagai presiden sementara dan ditugaskan mengawasi masa transisi sebelum pemilihan.

Di Guinea, Komandan Pasukan Khusus Guinea Kolonel Mamady Doumbouya memimpin kudeta terhadap Presiden Alpha Conde, pada September 2021. Doumbouya mengangkat dirinya sebagai presiden sementara.

photo
Komandan Pasukan Khusus Aangkatan Darat Guinea Kolonel Mamady Doumbouya berbicara di televisi selepas menahan Presiden Alpha Conde di Conakry, Guinea, Ahad (5/9/2021). - (Radio Television Guineenne via AP)

Namun, ia tak kunjung menggelar pemilu. Blok Afrika Barat, ECOWAS, akhirnya memberikan sanksi pada anggota junta dan keluarga mereka dengan membekukan rekening bank mereka.

ECOWAS juga segera memberikan sanksi pada junta militer Burkina Faso dengan menangguhkan keanggotaan negara itu di blok tersebut. Sanksi diumumkan setelah pemimpin junta Letnan Kolonel Paul-Henri Damida mengatakan, Burkina Faso akan memulihkan ketertiban konstitusional “ketika kondisinya sudah tepat.”

Ketika rakyat tidak lagi percaya

Januari lalu, pemimpin-pemimpin negara Afrika Barat menggelar rapat darurat untuk membahas situasi di Burkina Faso. Sebelumnya, pemimpin kudeta Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba menyampaikan pidato pertamanya usai menggulingkan Presiden Roch Kabore. Damiba mengatakan, Burkina Faso akan kembali ke konstitusi "ketika kondisinya sudah tepat".

Pengamat sudah memperingatkan, setelah militer Mali melakukan kudeta, maka selanjutnya Burkina Faso. Kini kemungkinan akan lebih banyak kudeta di Afrika Barat. Rakyat di subkawasan itu lelah dengan ancaman keamanan, krisis kemanusiaan, dan ketiadaan lapangan kerja bagi jutaan anak muda.

"Ini mencerminkan ancaman pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas Afrika Barat," kata Presiden Ghana Nana Akufo-Addo seperti dikutip the New York Times, 28 Januari.

photo
Dua warga melakukan unjuk rasa di NDjamena, Chad, pada 2021 lalu. Warga berunjuk rasa menentang kepemimpinan transisional militer yang dipimpin anak Presiden Idriss Deby Itno yang dibunuh pekan itu. - (AP/Sunday Alamba)

Pakar kawasan Sahel, Afrika, di University of Calgary, Abdul Zanya Salifu, mengatakan, kinerja pemerintah di kawasan itu buruk. Sehingga, militer memiliki alasan untuk mengambil alih kekuasaan.

Tiga negara kawasan Sahel yang menggelar kudeta, yakni Mali, Burkina Faso, dan Chad dilanda kekerasan milisi bersenjata ekstremis. Kegagalan pemerintah mengatasi masalah keamanan membuat rakyat marah.

Kudeta Mali disebabkan kegagalan pemerintah mengatasi meluasnya kelompok milisi bersenjata yang berafiliasi dengan Alqaidah dan ISIS. Pembantaian yang dilakukan teroris terhadap 50 polisi militer Burkina Faso dianggap pendorong kudeta dua bulan kemudian.

Jutaan orang di seluruh kawasan Sahel mengungsi dan ribuan orang tewas. Sementara the New York Times melaporkan, rakyat melihat penguasa tidak peduli, mereka mengemudikan mobil mewah dan mengirim anak-anak mereka sekolah asing yang mahal. Hal itu meledakkan kemarahan rakyat.

Saat presiden mereka ditahan di pangkalan militer, ribuan rakyat Mali berpesta di jalan-jalan bersama para tentara sebagai bentuk dukungan pada kudeta. Tidak semua orang mendukung kudeta, tapi popularitas junta melambung. Namun, perebutan kekuasaan terjadi lagi pada Mei 2021. Kali ini dilakukan pemimpin sipil yang ditunjuk untuk mengawasi pemerintahan transisi.

photo
Ribuan warga mengikuti aksi unjuk rasa mendukung pemerintah di Bamako, 2021 lalu. - (AP Photo/Harandane Dicko)

Blok subkawasan Afrika Barat, ECOWAS, memberlakukan sanksi yang bertujuan agar rakyat menolak junta. Tujuannya, agar pemimpin militer mempercepat tenggat waktu pemilihan umum.

Namun, menurut pengamat Institute for Security Studies, Ornella Moderan. yang terjadi justru sebaliknya. Sanksi tersebut membuat rakyat marah kepada ECOWAS, bukan kepada junta. Para pengamat dan media lokal melaporkan, junta Mali dianggap melawan pengaruh asing mendapat dukungan kuat dari masyarakat.

Hal ini juga terjadi di Guinea. Pemimpin kudeta justru dianggap sebagai pembebas. Sementara di Burkina Faso, kebanyakan orang tetap bekerja seperti biasa ketika tentara dikabarkan merebutkan kekuasaan.

Fakta-fakta ini menunjukkan, kudeta dikecam dan menimbulkan sanksi internasional. Tapi bagi negara-negara Afrika Barat, hal itu hampir tidak terhindarkan. 

Di Sahel, mereka pun goyah

Kudeta di Mali, Chad, Guinea, Sudan, dan Burkina Faso menunjukkan runtuhnya aliansi negara-negara Afrika Barat dengan negara-negara Barat terutama Prancis. Pengamat dan media Barat khawatir Rusia akan menjadi mitra baru yang menurut pemimpin kudeta dapat lebih diandalkan.

 
Pemimpin-pemimpin kudeta berniat untuk bersatu terutama dalam menghadapi sanksi-sanksi dari sekutu lama.
 
 

The Washington Post melaporkan, ada kekhawatiran kudeta yang dilakukan di Mali, Guinea, dan Burkina Faso dapat merusak upaya melawan pemberontakan milisi bersenjata yang memiliki hubungan dengan ekstremis seperti Alqaidah dan ISIS.

"Pemimpin-pemimpin kudeta berniat untuk bersatu terutama dalam menghadapi sanksi dari sekutu lama. Contohnya bila mereka tidak menerima bantuan dari Prancis, terdapat sekelompok tentara bayaran Rusia sedang menunggu," kata pengamat Rusia-Afrika di lembaga think tank Chatham House, Aune Adeoye, kepada the Washington Post, 25 Januari 2022.

Militer negara-negara Afrika Barat mengatakan, tidak mendapatkan anggaran dan senjata yang cukup di tengah tumbuhnya ancaman dari dalam negeri. Sejak 2013, milisi Alqaidah mencoba merebut Ibu Kota Bamako, Mali.

Prancis sebagai bekas koloni mengirim sekitar 5.000 personel pasukan ke kawasan tersebut. Namun, setelah militer mengambil alih kekuasaan di Mali, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan akan menarik pasukannya dari Afrika Barat sampai setengahnya.

Tahun lalu, Mali dilaporkan membuat kesepakatan dengan perusahaan keamanan Rusia. Ini dibantah pemimpin Mali. Macron pun menegaskan pasukan Prancis tidak akan bertempur bersama tentara bayaran Rusia.

photo
Tentara Mali menyapa warga dalam parade di Bamako selepas menggulingkan pemerintahan pada Agustus 2020 lalu. - (EPA-EFE/H.DIAKITE)

Berdasarkan catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rekam jejak tentara bayaran sangat buruk. Mereka diduga melakukan pembunuhan semena-mena, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

Jerman dan Swedia yang mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dan kontraterorisme di kawasan Afrika Barat juga telah menyampaikan ultimatum yang seperti disampaikan Prancis. Namun, popularitas negara-negara Barat di kawasan itu mulai merosot.

Pasukan Prancis juga dituduh melukai warga sipil. Hasil penyelidikan PBB menemukan, serangan udara di Mali menewaskan orang tak bersalah. 

Dalam unjuk rasa di Mali dan Burkina Faso juga terdengar kecaman pada Barat, "Prancis, keluar!" teriak para demonstran di Ibu Kota Bamako, Mali. Sedangkan poster lain bertuliskan, "I Love Russia."

"Orang-orang melihat hal yang tidak beres dan mereka menyalahkan pemerintah atau mereka menyalahkan Prancis," kata pengamat Afrika Barat di  International Crisis Group, Yahaya Ibrahim, kepada the Washington Post

Sumber : Reuters


×