Pekerja mengemas bantuan beras PPKM dengan menggunakan mesin Rice To Rice di salah satu Gudang Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (13/8). Mesin Rice To Rice (RTR) yang memiliki kapasitas 6-7 ton perjam ini berfungsi untuk me | Prayogi/Republika.

Ekonomi

29 Nov 2021, 07:36 WIB

Bulog Tetap Jadi Operator Pangan

Kinerja Bulog juga akan lebih fokus karena hanya mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan Bapanas.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal terbentuk pada tahun depan sesuai amanat Perpres 66 Tahun 2021 yang telah diteken pada Juli 2021 lalu. Pembentukan Bapanas, diharapkan Perum Bulog, dapat menyederhanakan kebijakan pangan, khususnya yang berkaitan dengan penugasan pengelolaan cadangan pangan. 

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, meski Bapanas akan segera terbentuk, Bulog akan tetap menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas sebagai operator pangan. Ia menilai, kinerja Bulog juga akan lebih fokus karena hanya mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan Bapanas. 

"Selama ini, banyak kementerian dan lembaga teknis yang secara langsung di atas Bulog sehingga terkadang koordinasi kebijakan kurang maksimal. Jika (arahan) langsung dari Bapanas, tata kelola cadangan pangan pemerintah akan lebih berhasil," kata Suyamto, beberapa waktu lalu.

Suyamto mengatakan, salah satu fungsi utama Bulog yaitu tetap membangun rantai pasok pangan nasional. Saat ini, komoditas yang sudah dapat dikuasai pengelolaannya dari hulu ke hilir adalah beras. Suyamto menuturkan, Bulog saat ini berkewajiban menjaga stok beras di gudang dengan kisaran satu juta sampai 1,5 juta ton setiap bulannya. 

Stok tersebut harus dijaga oleh Bulog sebagai keperluan untuk operasi pasar, bantuan bencana alam, juga kepentingan bisnis komersial Bulog dalam mencari profit. 

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli mengatakan, pembentukan Bapanas akan menjadi momentum penyelesaian rendahnya harga pangan di tingkat petani yang kerap terjadi. Menurut dia, untuk jangka pendek, sinergi antara pemerintah dengan petani melalui koperasi harus menjadi opsi utama dalam pengelolaan pangan ke depan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Perum BULOG (perum.bulog)

 

Sementara itu, untuk kebijakan jangka panjang, Agus menyebutkan, harus didorong sebuah kebijakan pangan yang komprehensif dan menjamin kesejahteraan petani juga untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Perum Bulog sebagai operator dalam kebijakan pangan pemerintah dinilai perlu memperluas jangkauan komoditas pangan. Sejauh ini, baru komoditas beras yang dikelola Bulog secara utuh dari hulu ke hilir. 

Penambahan komoditas yang dikelola akan memperkuat posisi Bulog sebagai stabilisasi harga pangan nasional. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, seiring dengan akan dibentuknya Bapanas, peran Bulog seharusnya turut diperkuat dalam pengelolaan cadangan pangan. 

Sebab, Bulog akan menerima langsung penugasan dari Bapanas selaku otoritas tunggal yang fokus mengurusi kebijakan pangan nasional. "Bulog ke depan seharusnya jadi lebih mudah dalam menjalankan fungsinya, tapi juga harus diingat ruang bagi Bulog untuk menjalankan bisnis juga perlu karena dia harus mendapatkan profit sebagai perusahaan," kata Said kepada Republika, Ahad (28/11). 

Menurut Said, komoditas selain beras yang perlu dikelola Bulog adalah komoditas pangan yang paling sering memicu lonjakan inflasi. Di antaranya, bawang putih, bawang merah, aneka cabai, serta daging sapi. "Saya kira, itu harus diintervensi lebih kuat oleh Bulog," ujar Said. 

Diketahui, cadangan nasional yang dikelola Bulog dari hulu ke hilir adalah komoditas beras. Bulog melakukan penyerapan gabah atau beras dari petani, melakukan perawatan, hingga mendistribusikan sekaligus menjual langsung konsumen.


×