Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan (kedua kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kanan) dan Mensesneg Pratikno (kiri) memukul alat musik ti | ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Kepresidenan/

Kabar Utama

25 Nov 2021, 03:45 WIB

Anggaran Rp 226 Triliun Mengendap di Daerah

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran. Presiden geram karena sampai saat ini masih ada anggaran sebanyak Rp 226 triliun yang belum dibelanjakan pemerintah daerah.

Jumlah anggaran yang mengendap tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pada Oktober lalu. Jokowi menyampaikan kekecewaannya di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (24/11).

"Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun, justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya Rp 170 (triliun). Ini justru naik menjadi Rp 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan,” kata Jokowi.

Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera diserap dan direalisasikan terlebih dahulu sebelum mengejar investor untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi, kata Jokowi, jumlah anggaran yang belum terserap tersebut sangat besar.

“Uang kita sendiri saja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya gak kena. Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera," ujarnya.

Jokowi lalu menyinggung soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini mencapai Rp 548 triliun. Ia mengatakan, sebanyak Rp 642 triliun dari total pagu APBN ditransfer ke daerah. Oleh karena itu, ia ingin agar daerah segera menggunakan dana tersebut. 

Jokowi juga meminta agar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah meninggalkan ego sektoral dan memiliki visi dan keinginan yang sama untuk memajukan daerah ataupun Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menekankan bahwa investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19. Tak sedikit negara yang mengalami kompleksitas masalah akibat pandemi, seperti kelangkaan energi dan kenaikan inflasi.

Atas alasan itu, Jokowi meminta seluruh jajarannya dan kepala daerah agar bekerja keras mengendalikan penambahan kasus dan menyiapkan investasi. Menurut Jokowi, adanya investasi akan mendorong pemulihan ekonomi saat ini. “Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, yang di luar APBN ini yang harus digerakkan. Kembali lagi, investasi,” kata dia.

Untuk meningkatkan realisasi investasi, Jokowi meminta daerah meningkatkan pelayanan dan mempermudah perizinan investasi. Pelayanan yang baik harus diberikan kepada para pengusaha kecil dan menengah, pengusaha sedang, maupun pengusaha besar.

Munculnya banyak investasi di daerah, dia menambahkan, akan meningkatkan peredaran uang dan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam rapat koordinasi ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penghargaan kepada sejumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) pemerintah daerah dan kementerian/lembaga (K/L).

photo
Proses pembangunan proyek pengaman Sungai Bogowonto di Kulonprogo, Yogyakarta, Senin (22/11/2021). Proyek yang menelan biaya Rp 764 miliar ini difungsikan sebagai penangkal banjir Bandara Internasional Yogyakarta. Proyek ini ditargetkan selesai pada 2023 mendatang. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Jokowi mengapresiasi

Kementerian/lembaga provinsi ataupun kabupaten/kota yang mendapatkan anugerah, baik yang berkaitan dengan realisasi investasi maupun urusan perizinan. "Urusan pelayanan perizinan bagus, seperti di Jawa Tengah. Tapi, realisasi investasi bagus di Jawa Barat," ujar Jokowi.

Ia mengingatkan, realisasi tidak akan tercapai jika tidak ada peranan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus turun tangan mengawal realisasi investasi. “Belum tentu kita layani dengan baik investasi akan datang, apalagi tidak dilayani. Dilayani saja belum tentu investor datang, apalagi tidak dilayani dengan baik. Oleh sebab itu, pola lama, hal jadul harus ditinggalkan,” kata Jokowi.

Soal lambatnya serapan APBD, Kementerian Dalam Negeri menyatakan terus mendorong percepatan realisasi anggaran. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, Kemendagri setiap pekan melakukan pemonitoran dan evaluasi atas realisasi belanja APBD.

Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM berdampak terhadap berkurangnya realisasi anggaran belanja di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Pemda juga cenderung mulai melakukan lelang pada Maret-April 2021. 

Hal ini berimbas belum diajukannya permohonan pembayaran pengadaan barang/jasa atas penyelesaian fisik sesuai dengan termin yang diatur dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga. “Akibatnya, pembayaran belum dapat dilakukan hingga penyelesaian fisik sudah 100 persen dan tertumpuk pada akhir tahun,” kata Ardian kepada Republika, kemarin malam.

photo
Foto udara pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/11/2021). Progres pembangunan stadion berkapasitas 82 ribu penonton yang digarap oleh PT Jakarta Propertindo itu telah mencapai 84,66 persen per 18 November 2021. - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab adanya uang yang tersimpan di rekening kas umum daerah (RKUD). Meningkatnya simpanan uang daerah di bank pada November, kata Ardian, karena pemda menunggu tagihan termin ketiga pada kegiatan kontraktual.

"Tagihan pihak ketiga ke pemda belum masuk di November. Jadi, bukan diendapkan untuk mendapatkan bunga, tidak ada," tutur dia.

Sebagai langkah percepatan penyerapan anggaran daerah pada masa depan, Kemendagri mendorong agar permohonan pembayaran untuk kegiatan kontraktual diajukan sejak termin satu. Permohonan pembayaran tidak diajukan di termin terakhir agar pembayaran tidak menumpuk dilakukan pada November-Desember.

Tak sinkron 

Soal lambatnya serapan belanja APBD juga telah disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri mengatakan, hanya ada sedikit daerah yang penyerapan anggarannya di atas 60 persen.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD secara keseluruhan sebesar Rp 730,13 triliun per Oktober 2021. Jumlah tersebut mencapai 59,62 persen dari total pagu ada Oktober 2021. Adapun realisasi ini tumbuh 59,62 persen dari total pagu belanja APBD yang sebesar Rp 1.224,73 triliun.

“Realisasi belanja APBD 2021 masih sangat terbatas. Jika dilihat berbagai daerah, mereka hanya belanja sekitar 50 persen,” kata Sri, Selasa (23/11).

Kendati demikian, ia menyebut penyerapan anggaran di daerah tahun ini lebih baik daripada 2020. Namun, secara persentase masih terbatas dan mengakibatkan daerah mengalami surplus APBD. "Pendapatan mereka lebih besar dari belanja," ujarnya.

Terdapat 493 daerah yang mengalami surplus, terdiri atas 30 provinsi, 375 kabupaten, dan 88 kota. Wilayah Jawa Timur mempunyai surplus tertinggi sebesar Rp 18,59 triliun.

Menurut dia, kondisi itu menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat berupaya mendorong belanja APBN untuk memulihkan ekonomi nasional. Bahkan, pemerintah pusat memilih melebarkan defisit APBN hingga Rp 540 triliun.

Sebaliknya, pemerintah daerah justu menahan belanja yang berakibat pada terhambatnya proses pemulihan ekonomi. Bahkan, anggaran daerah berpotensi surplus hingga Rp 111,5 triliun. "Pusat mendorong, tapi daerah meredam (penyerapan APBD), makanya dampak ke perekonomian tidak maksimal," kata dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah meminta pemda mempercepat realisasi belanja APBD tahun anggaran 2021. Tito mengatakan, sama halnya dengan APBN, realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. 

Tito meminta kepala daerah menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah ini perlu dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan. 


×