Cecilia Hutasoit
Peranan SANKRI dalam Administrasi Publik
Eduaksi | 2021-04-22 11:15:49
Secara luas SANKRI adalah suatu sistem keseluruhan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspek untuk mewujudkan tugas nasional sebuah negara dan menciptakan kehidupan bangsa yang sesuai dengan UUD 1945. Sementara, Administrasi Publik merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah organisasi publik. Publik yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai negara.
SANKRI selalu sejalan dengan Administrasi Publik. Mengapa demikian? Karena SANKRI memiliki peranan yang sangat penting terhadap Administrasi Publik. Peranan tersebut, meliputi:
1. Sistem Penyelenggaraan Negara
Artinya, realitas sistem dan pengelolaan tersebut tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan kegiatan lembaga negara serta seluruh penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung perwujudan tujuan nasional yang ditetapkan dalam UUD 1945.
2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Artinya untuk mewujudkan kekuasaan pemerintahan negara yang memberi kewenangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintah harus dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah melalui para asisten dan lembaga kelembagaan di bawah kepemimpinannya, serta penataan hubungan fungsionalnya. dengan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Semuanya dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Menyelenggarakan organisasi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan visi, tugas, tujuan, strategi, agenda kebijakan, rencana dan kegiatan yang direncanakan; dan berusaha untuk membentuk birokrasi yang efisien, terdesentralisasi, efisien, efektif, bertanggung jawab, terbuka dan dapat diakses, dan secara jelas menganggapnya sebagai birokrasi nasional di SANKRI saling terkait satu sama lain. Sejalan dengan itu, bertujuan untuk menyederhanakan hubungan internal dan antar perangkat, serta prosedur kerja antara perangkat dan masyarakat, untuk melaksanakan layanan berkualitas tinggi yang efektif dan mendorong peningkatan produktivitas perangkat dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. .
4. Sankri sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara
Dalam administrasi publik, SANKRI berperan dalam mengakomodasikan peran dari publik ataua masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka, partisipatif, akuntabel dan setara yang kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah melalui wakil-wakilnya. Aspirasi yang diberikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang hendak dibuat atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan publik dan tujuan dari negara dengan berorientasi pada masyarakat.
Kedudukan dan Landasan SANKRI dalam Administrasi Publik
Landasan penyelengaraan SANKRI, terdiri dari landasan idiil pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional yang pengembangannya berupa Sistem pembagunan Nasional (SPPN). Hal ini ditetapkan dalam UU no.25 tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaan. Cakupan definisi mengenai SANKRI dalam artikel, berganti dari konsep administrasi Negara sebagai administrasi negara yang mempuyai unsur-unsur pokok yaitu organisasi manajemen. Atas dasar itu, definisi subtantif artikel ini meliputi:
1. Organisasi penyelengaraan Negara, meliputi tatanan organisasi lembaga negara dan organisasi pemerintahan, baik tingkat atas atau pusat.
2. Manajemen pemerintahan (dalam konteks penyelengaraan kekuasaan pemerintah negara bedasarkan UUD 1945).
Unsur-unsur pokok terakhir ini diperinci dalam definisi dimensi-dimensi manajemen kebijakan publik, manajemen pegawai negeri sipil, manajemen keuangan, manajemen pelayanan, dan akuntabilitas.
Pada bagian terakhir dikemukakan upaya untuk memproyeksikan arah pembangunan dalam kerangka pembangunan penyelenggaraan Negara yang meliputi deskripsi kebijakan penyelenggaraan negara berdasarkan SPPN dan Rencana Pembangunan Nasional (RPJM) tahun 2010-2014 sebagaimana diatur dalam peraturan presiden No 5 Tahun 2010 beserta dimensi-dimensi pengembangan SANKRI yang mengacu pada unsur pokok seperti yang diuraikan diatas.
Contoh pentingnya SANKRI dalam Administrasi Publik
v Dapat Mewujudkan Good Governance
Governance yang baik ditandai dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara ketiga pihak tersebut yang artinya jika ketiga komponen tersebut tidak terjalin hubungan yang baik maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pelayanan. Dalam public Governance peran sektor negara/pemerintah, bukan saja hanya peberi layanan barang dan jasa, melainkan lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk meciptakan kekondusifan perkembangan dunia usaha masyarakat. Sehingga sebenarnya paradigma utama dalam Good Governance itu adalah pemberdayaan masyarakat.
Good Governance pada dasarnya berhubungan erat dengan sistem administrasi negara. Dengan demikian, upaya yang dilakukan dalam mewujudkan good governanceyaitu upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara secara keseluruhan. Artinya , ketika upaya kita untuk mewujudkan Good governance sudah berhasil maka sistem yang dijalankan pun pasti akan baik, demikian sebaliknya jika upaya peningkatan Good Governance tidak tercipta, maka upaya kita untuk menjalankan sistem pun pasti tidak maksimal. Bisa dikatakan bahwa sebuah sistem administrasi negara, good goverment harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip good governance.
Konsepsi Good Governnance memiliki 10 prinsip yang ditetapkan secara konsisten dalam pelaksanaan sebuah pemerintahan yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisien dan efektivitas, profesionalisme. Dalam SANKRI terdapat dimensi nilai yang dijadikan sebagai dasar, landasan dan arah dalam sistem penyelanggaran kebijakan negara,bahwa dimensi-dimensi tersebut dapat dikatakan sebagai konditiosinequanon dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Oleh sebab itu, kedudukan SANKRI sangat berhubungan erat dengan Administrasi Publik. Atau denga kata lain, SANKRI merupakan bagian dari administrasi negara/publik yang berupa sistem penggerak penyelenggaraan administrasi negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya, suatu penggerak pastinya sebuah negara tersebut akan memiliki sistem yang lebih terarah atau terstruktur. Sehingga, berpengaruh pada tatanan negara tersebut nantinya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
