A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Solr_url.php

Line Number: 53

Backtrace:

File: /home/ubuntu/retizen/codeigniter/application/libraries/Solr_url.php
Line: 53
Function: _error_handler

File: /home/ubuntu/retizen/modules/posts/models/Posts_model.php
Line: 396
Function: getQuery

File: /home/ubuntu/retizen/modules/posts/controllers/Posts.php
Line: 123
Function: _solr_related

File: /home/ubuntu/retizen/modules/posts/controllers/Posts.php
Line: 28
Function: detail

File: /home/ubuntu/retizen/index.php
Line: 307
Function: require_once

Aktivitas Warga DKI Berkurang 

Aktivitas Warga DKI Berkurang 

15 Sep 2020, 05:00 WIB 90 20
Penumpang menaiki bus transjakarta di Halte Harmoni, Jakarta, Senin (14/9). | Republika/Thoudy Badai

JAKARTA -- Aktivitas warga di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pada hari pertama diterapkannya pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Senin (14/9). Penurunan aktivitas tecermin dari berkurangnya jumlah penumpang transportasi umum. Beberapa ruas jalan utama Ibu Kota juga terpantau lebih lengang pada jam kerja dibandingkan saat PSBB transisi.  

Kebijakan pembatasan aktivitas perkantoran yang kali ini jadi fokus utama PSBB mampu menekan jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat, jumlah penumpang pada Senin pagi mencapai 92.546 penumpang.

Jumlah tersebut turun 19 persen dibandingkan Senin pekan lalu yang mencapai 114.075 pengguna di waktu yang sama. "Penurunan jumlah pengguna tercatat di hampir seluruh stasiun KRL,” kata VP Corporate Communications KCI Anne Purba, kemarin.

Jumlah pengguna KRL di Stasiun Bogor yang merupakan salah satu stasiun terpadat, tercatat turun 17 persen menjadi 6.920 penumpang hingga pukul 08.00 WIB dibandingkan Senin pekan lalu. Di Stasiun Bojonggede tercatat 6.899 pengguna atau turun empat persen dan di Stasiun Bekasi terdapat sebanyak 5.224 pengguna atau mengalami penurunan hingga 25 persen.

Terkini

Anne menambahkan, KCI menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penumpang diwajibkan menggunakan masker. Dia memastikan, aturan-aturan lain selama PSBB juga masih berlaku, seperti anak di bawah lima tahun untuk sementara dilarang menggunakan KRL. Bagi orang lanjut usia atau berusia di atas 60 tahun, setiap harinya diperbolehkan menggunakan KRL mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. 

photo
Sejumlah pekerja menyeberangi pelican crossing di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (14/9). - (Republika/Putra M. Akbar)

Berdasarkan pantauan di Stasiun Bogor, tidak ada antrean panjang pada kemarin pagi. Penumpang KRL yang akan berangkat kerja ke Jakarta, tampak memasuki pelataran stasiun, melewati halaman depan, pintu tap tiket, sampai ke peron KRL dengan lancar.

Padahal, pada pekan-pekan sebelumnya, calon penumpang KRL yang akan berangkat kerja ke Jakarta dari Stasiun Bogor selalu ramai sampai terjadi antrean panjang. Bahkan, pengelola Stasiun Bogor harus sampai membuat jalur antrean dengan memasang garis polisi maupun tanda jejak kaki di lantai sebagai petunjuk menjaga jarak.

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, juga tampak normal dan tidak terjadi antrean panjang penumpang pada jam pulang kerja pukul 16.30 WIB.  Kepala Stasiun Manggarai Hendrik Muliyanto membernarkan adanya penurunan jumlah penumpang. "Untuk sementara ada penurunan jumlah penumpang," ujar Hendrik. Kendati demikian, Hendrik tidak merinci persentase penurunan jumlah penumpang. 

Pada PSBB kali ini, Pemprov DKI masih membolehkan sektor usaha non-esensial untuk beroperasi. Namun dengan syarat jumlah pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 25 persen dari kapasitas.

Ganjil-genap yang sebelumnya diberlakukan pada PSBB transisi, kali ini ditiadakan. Meski ganjil-genap ditiadakan, arus lalu lintas di ruas jalan protokol Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman ramai lancar pada Senin pagi. Terlihat lebih banyak pengguna motor khususnya ojek daring yang melenggang di kedua ruas jalan itu dibandingkan dengan kendaraan mobil.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, arus lalu lintas di beberapa wilayah Ibu Kota secara keseluruhan masih terpantau padat. "Pantauan dari titik-titik di mana anggota bertugas saya pantau melalui HT sejak pagi memang kepadatan masih terjadi, masih kita maklumi karena ini hari pertama," kata Sambodo. 

Meski demikian, Sambodo tidak menjelaskan secara perinci mengenai wilayah mana saja yang terpantau masih terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dia berharap pada hari kedua dan seterusnya, kantor maupun tempat usaha dapat memaksimalkan sistem bekerja dari rumah (WFH) sehingga kepadatan arus lalu lintas dapat menurun selama peniadaan sistem ganjil genap.

Penindakan 

Pada hari pertama pengetatan PSBB, polres di DKI Jakarta gencar melakukan penegakan protokol kesehatan Covid-19. Polres Jakarta Pusat dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, misalnya, menggelar operasi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam operasi tersebut, warga yang kedapatan melanggar protokol Covid-19 dikumpulkan di Gelanggang Olahraga (GOR) Kemayoran, lalu mereka ditampilkan video tentang bahaya Covid-19. 

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengatakan, kegiatan pengumpulan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ia pun memastikan kegiatan penindakan dilakukan secara humanis dan persuasif. "Intinya pada saat pengambilan (warga yang melakukan pelanggaran) tetap secara humanis. Kita ikutin saja sesuai aturan pergub. Kita ajak ke sini bukan diapa-apain, tapi untuk diberi pemahaman tentang bahaya Covid-19," jelas Heru. 

Berdasarkan pantauan Republika, warga yang terjaring dan digiring ke GOR Kemayoran, di antaranya para orang tua dan anak-anak, serta sebagian lagi anak muda. Mereka didata terlebih dahulu dan diberi penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan. Mereka selanjutnya diminta menyasikan video tentang bahaya Covid-19. 

Operasi yustisi juga digelar personel gabungan yang terdiri atas unsur Polri, TNI, dinas perhubungan, dan Satpol PP. Kasatlantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Telly Bahute mengatakan, operasi yustisi pada hari pertama PSBB jilid II dilakukan di Polantas Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur.

Operasi dilakukan selama 24 jam. Waga yang melanggar protokol akan langsung ditindak. Penindakan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Sanksi yang diterapkan, yakni kerja sosial selama 60 menit bagi warga yang pertama kali tercatat melakukan pelanggaran. Jika melanggar lagi, maka dikenakan denda sebesar Rp 250 ribu. 

Sementara itu, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat melakukan sidak ke sejumlah kantor di Jakarta Barat. Sidak salah satunya dilakukan di Tomang Tol Swalayan. Perusahaan yang masuk ke dalam 11 sektor esensial itu dianggap memenuhi prosedur PSBB, yakni hanya mempekerjakan 50 persen pegawai swalayan dan 25 persen pegawai kantor.

Dukungan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar rapat dengan kepala-kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi. Salah satu kesimpulannya adalah semua daerah penyangga sepakat mendukung kebijakan PSBB yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Kesimpulan yang pertama kita mendukung sepenuhnya kebijakan PSBB ketat di Jakarta dari Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) dengan melakukan pola yang sama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, dengan PSBB ketat tapi dengan pola yang namanya Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil, Senin (14/9). 

Emil yang juga menjabat ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar memimpin rapat koordinasi bersama lima kepala daerah di wilayah Bodebek melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (14/9). Dari rapat tersebut, Ridwan Kamil dan bupati/wali kota/yang mewakili wilayah Bodebek sepakat menerapkan PSBM dengan keketatan 25 persen untuk wilayah dengan status zona merah atau risiko tinggi.

Emil menjelaskan, semakin jauh dari Jakarta, maka pembatasan sosial bisa lebih longgar. "Teori 25 persen (aktivitas) itu bisa, tapi bukan skala kota. Termasuk pilihan kafe dan restoran take away, itu berlakunya di zona merah yang levelnya mikro," ujar dia.

Sejak April 2020, sedianya wilayah Bodebek tidak pernah berhenti melakukan PSBB. Saat ini, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.476-Hukham/2020, PSBB proporsional Bodebek berlaku hingga 29 September mendatang. 

Dengan kesepakatan menerapkan PSBM di zona-zona tertentu di Bodebek, Emil berpesan agar informasi penerapan PSBM ini bisa secara masif diteruskan kepada publik. Untuk mengoptimalkan penanggulangan pandemi di Bodebek, Emil pun menegaskan pentingnya kekompakan dari kepala daerah.

Selain itu, sebagai daerah di Jabar yang berkaitan dengan Jakarta, Bodebek juga harus saling membantu dan menguatkan penanganan Covid-19. “Mohon (kepala daerah) kompak karena Bodebek berbatasan dengan DKI Jakarta, maka sosial, politik, ekonomi dan kesehatan apa pun yang terjadi di Jakarta punya imbas luar biasa di Bodebek,” kata Emil.

Emil mengatakan, akan dicatat dalam sejarah bagaimana Bodebek kompak sehingga saling bantu dan saling tolong ketika saling membutuhkan. "Insya Allah dari provinsi pun akan bersama-sama membantu,” ujar dia.

Rapat koordinasi kemarin diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. 

Bima Arya mengatakan, dalam kondisi psikologis dan ekonomi, langkah PSBB total bukan pilihan terbaik. “Kami akan lanjutkan PSBM, pembatasan aktivitas warga di tingkat kota. Penguatannya di wilayah-wilayah kelurahan,” katanya. 

photo
Sejumlah polantas dengan pakaian tokoh wayang melakukan sosialisasi penggunaan masker di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (14/9). - (Republika/Putra M. Akbar)

Sedangkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPPC) Kota Depok mengiyakan pemberlakuan PSBM mulai 14-29 September 2020. "Sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat dengan dikaitkan keputusan dari DKI yang melakukan PSBB, wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi akan menerapkan PSBM," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Senin (14/9).

Menurut Idris, PSBM memiliki istilah berbeda pada setiap daerah. Di Kota Depok istilah yang digunakan adalah Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) berbasis RW. 

Juru Bicara TGTPPC Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, pihaknya juga masih menerapkan Pembatas Aktivitas Warga (PAW) di luar rumah pada malam hari sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

PAW atau jam malam mencakup pembatasan jam operasional langsung di toko, rumah makan, kafe, minimarket, supermarket, dan mal sampai dengan pukul 18.00 WIB. Kemudian pembatasan jam operasional jasa layanan antar sampai pukul 21.00 WIB dan pembatasan aktivitas warga di luar rumah hingga pukul 20.00 WIB.

Pemkab Bekasi akan memberlakukan PSBM tingkat kecamatan dan desa. “Untuk pembatasannya juga di PSBB Proposional hanya kegiatan belajar mengajar saja yang tidak diperbolehkan, tapi yang lainnya diperbolehkan dengan pembatasan sekitar 25-30 persen," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Senin (14/9).

Pemkab Bekasi juga akan memetakan wilayah dan aktivitas untuk mengoptimalkan pengawasan kepada masyarakat sehingga dapat menerapkan sanksi yang sejalan dengan Surat Edaran Gubernur tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penularan Covid-19. 

Artikel Lainnya

Image

Perilaku PKI Merusak Keutuhan Bangsa

Image

Motif Pilkada 2020

Image

Medali untuk Sang Tikus Penjinak Ranjau

Image

Protokol Kesehatan Pilkada Dilanggar

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@rol.republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image