Jaja Jamaludin
Hama Demokrasi
Politik | 2024-05-01 06:01:59Hama demokrasi adalah entitas organisasi atau perkumpulan bisa berupa relawan yang tidak berafiliasi dengan partai politik resmi diakui konstitusi. Keberadaan hama demokrasi telah merusak eksistensi partai oleh karena hama demokrasi bergerak tanpa terikat aturan berdemokrasi. Pada gilirannya akan merusak tatanan kehidupan demokrasi sesuatu bangsa seperti terjadi di Indonesia.Hama demokrasi atau perilaku yang mengancam demokrasi memang merupakan isu yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun partisipasi aktif dari organisasi non-partai politik dan relawan politik dapat memperkaya proses demokrasi, namun hal ini juga dapat menimbulkan sejumlah masalah jika tidak diatur dengan baik.Salah satu kritik terhadap hama demokrasi adalah bahwa mereka dapat merusak eksistensi partai politik yang diatur oleh konstitusi. Partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi karena mereka merupakan wadah untuk menyampaikan dan mewakili berbagai aspirasi masyarakat. Namun, ketika organisasi non-partai politik atau relawan politik beroperasi tanpa terikat oleh aturan-aturan demokratis dan transparansi, hal ini dapat memunculkan ketidakstabilan dan merusak tatanan demokrasi.Pada kenyataannya, relawan politik dan organisasi non-partai politik telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam politik Indonesia. Sejak pemilu 2014, muncul berbagai kelompok relawan yang berafiliasi dengan tokoh-tokoh politik tertentu, seperti relawan untuk calon presiden Joko Widodo atau relawan untuk calon presiden lainnya. Meskipun tujuan dari keterlibatan relawan politik ini umumnya baik, namun keberadaan mereka juga menimbulkan beberapa isu yang perlu diatasi.Pertama-tama, keberadaan relawan politik yang berafiliasi dengan tokoh tertentu dapat memicu polarisasi politik. Hal ini dapat memperkuat identitas politik yang memecahbelah masyarakat menjadi kubu-kubu yang berseteru, sehingga mengurangi ruang bagi dialog politik yang konstruktif. Selain itu, hama demokrasi tersebut dapat menciptakan kultur politik yang lebih didominasi oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu, daripada kepentingan publik secara keseluruhan.Kedua, hama demokrasi dapat menciptakan kerentanan terhadap politik uang dan intervensi negatif lainnya dalam proses politik. Tanpa aturan dan pengawasan yang ketat, relawan politik atau organisasi non-partai politik rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, termasuk menggunakan praktik politik yang tidak sehat seperti distribusi uang atau janji-janji politik yang tidak realistis.Ketiga, keberadaan hama demokrasi juga dapat mengaburkan garis antara partisipasi politik yang sah dan aktivitas politik yang problematik. Misalnya, meskipun kebebasan berserikat dan berpendapat adalah hak asasi yang harus dihormati dalam sistem demokrasi, namun jika aktivitas relawan politik ini melanggar hukum atau menggunakan taktik yang tidak etis, hal ini dapat merusak sistem demokrasi yang seharusnya didasari oleh prinsip-prinsip demokratis yang kuat.Untuk mengatasi hama demokrasi dan menjaga integritas sistem demokrasi, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama, perlu ada regulasi yang jelas terkait dengan kegiatan relawan politik dan organisasi non-partai politik. Dengan adanya regulasi yang tegas, kegiatan mereka dapat diawasi dan dikontrol sehingga tidak merugikan partai politik atau tatanan demokrasi secara umum.Kedua, penting untuk meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan kebijakan-kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang bertanggung jawab. Ini melibatkan pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang konstruktif dan etis, serta dampak dari perilaku politik yang merugikan.Selain itu, perlu adanya upaya menguatkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan kegiatan politik. Dengan adanya aturan yang jelas dan penegakan yang tegas, hama demokrasi dapat diidentifikasi dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.Tidak kalah pentingnya adalah promosi budaya politik yang inklusif, dialogis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan atmosfer politik yang memungkinkan berbagai suara didengar tanpa perlu melibatkan praktik politik yang merugikan.Terakhir, penting untuk membangun kapasitas bagi relawan politik dan organisasi non-partai politik, baik dari segi kepemimpinan, manajemen, maupun pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan upaya ini, relawan politik dapat lebih efektif dalam membantu proses politik tanpa harus merusak tatanan demokrasi.Dengan demikian, mengatasi hama demokrasi tidaklah mudah, namun hal ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem demokrasi yang sehat. Dengan adanya regulasi yang tegas, kesadaran politik yang lebih baik, penegakan hukum yang kuat, promosi budaya politik yang inklusif, serta pembangunan kapasitas bagi relawan politik, diharapkan hama demokrasi dapat ditekan dan sistem demokrasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mewakili berbagai suara masyarakat dengan adil dan transparan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
